PEKANBARU (klikriau.com)-Dugaan korupsi pembangunan Kantor Bupati Rokan Hilir masuk dalam radar penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Karena masih mengumpulkan bahan dan data, penyidik belum berencana melakukan pemeriksaan saksi.

Selain itu, keterbatasan jumlah personil menjadi alasan Ditreskrimsus Polda untuk belum memanggil saksi. Dan saat ini, penyidik masih fokus untuk menyelesaikan kasus lainnya, yaitu dugaan bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Bengkallis.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Yohanes Widodo dikonfirmasi mengakui hal tersebut. "Anggota kita kan terbatas. Apalagi kita masih fokus yang Bengkalis," ujar Yohanes, Selasa (26/5).

Meski begitu, Yohanes menegaskan kalau pihaknya masih mendalami kasus dugaan pembangunan Kantor Bupati Rohil yang diduga dibangun tidak sesuai bestek. "Tetap masih didalami," tegas Yohanes.

Informasi dihimpun, pembangunan Kantor Bupati Rohil dalam kontraknya hanya diperuntukkan enam lantai. Kenyataannya, pembangunan terkesan dipaksakan sehingga dibangun menjadi 9 lantai.

Bangunan tersebut dibangun dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Rohil dan dilaksanakan dengan sistem multiyears dalam Tahun Anggaran 2010-2013, dengan dana diperkirakan mencapai ratusan miliar.

Sebagai pelaksana pembangunan gedung adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan kontraktor pelaksananya adalah PT Hutama Karya dan Indici.*klik-syu