Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki prospek yang baik kedepanya. Selain itu, Kabupaten termuda di Riau ini diperkirakan juga akan lebih cepat maju. Meskipun demikian, kemajuan itu tidak akan tercapai jika tidak dilakukan perencanaan yang baik, khususnya merencanakan bagaimana membangun sesuai dengan kelebihan Kabupaten ini sendiri.
Melihat kondisi geografis Kepulauan Meranti maka terlihat sangat strategis, karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, Berbatasan dengan dua negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Selain itu berbatasan juga dengan FTZ Batam, Bintan dan Karimun.
Sementara secara administrasi Kepulauan Meranti memiliki batas di sebelah utara dengan Kabupaten Bengkalis dan Selat Malaka atau malaysia, Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, sebelah timur dengan kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Siak.
Melihat sejarah ke belakang, awalnya, melihat kondisi Kepulauan Meranti akan butuh waktu panjang untuk menjadikan Meranti maju selangkah dibanding Kabupaten yang lainnya di Riau. Apalagi kondisi tanah di Pulau-pulau di Kepulauan Meranti merupakan lahan gambut yang membutuhkan dukungan dari daerah lain.
Karena itu pulalah tokoh-tokoh Meranti ingin memekarkan wilayah tersebut menjadi sebuah kabupaten, dengan tujuan mempercepat terwujudnya pembangunan sehingga daerah bisa lebih cepat maju. Dengan kondisi Kepulauan Meranti pada masa lalu yang hanya memaksimalkan akses laut, memang rasanya sulit memajukan daerah ini.
Padahal sebelumnya Kepulauan Meranti sempat jaya dengan perdagangannya. Hal itu memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun pertumbuhan itu tidak merata ke seluruh masyarakat. Hal itu karena saat itu perdagangan antar pulau dan antar negara bebas dilakukan. Dengan kondisi itu banyak warga Kepulauan Meranti yang pernah terjun sebagai pedagang aktif antar pulau dan negara.
Tetapi zaman terus berubah. Perdagangan antar pulau dan negara mulai dibatasi. Sesuai dengan pengajuan, Pemerintah pusat hanya membolehkan masuknya secara bebas sejumlah barang-barang dari luar negeri di wilayah Bintan, Batam, Karimun (BBK) saja atau dikenal dengan wilayah Free Trade Zone (FTZ).
hal itu tentu menyulitkan Kepulauan Meranti. Sebab tentunya dengan posisi Kepulauan Meranti, masuknya barang-barang dari luar negeri dan wilayah FTZ tentunya akan lebih ekonomis, jika dibandingkan dari Pusat Pemerintahan di Pekanbaru.
Hal itu juga yang diperjuangkan dan diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti ke Pemerintah Pusat, bagaimana nantinya Kepulauan Meranti bisa menjadi bagian dari wilayah FTZ. Sebab secara geografis Kepulauan Meranti sangat berpotensi dan sangat tempat untuk hal itu.
Sejalan dengan upaya itu, Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti juga menyiapkan berbagai infrastruktur yang memadai. Mulai dari menyiapkan pelabuhan, jembatan, jalan sampai sarana dan prasarana lainnya, agar Kepulauan Meranti bisa menjadi daerah transit bagi wilayah daratan di Pulau Sumatera yang ingin bepergian ke sejumlah negara tetangga dan Provinsi Tetangga.
Itu artinya Kepulauan Meranti akan menjadi daerah interkoneksi dengan sejumlah daerah didalam negeri dan luar negeri. Peran itu menjadi tujuan utama dalam rencana pembangunan pada jangka panjang.
"Untuk membangun daerah kita ingin tidak bisa dilakukan dalam satu periode, atau dua periode. Paling tidak untuk membangun Kepulauan Meranti secara keseluruhan, mencapai 20 sampai 30 tahun mendatang," ungkap Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir MSi.
Langkah utama yang dilakukannya sesuai dengan perencanaan yang dilakukan adalah bagaimana menyatukan seluruh pulau-pulau tersebut. Baik melalui kapal roll of roll on ataupun dengan jembatan.
"Selain itu menyiapkan pelabuhan-pelabuhan yang representatif bagi seluruh pulau dan wilayah Kecamatan," sebut Irwan,
Bupati Kepulauan Meranti itu menyadari sekali pada masa lalu Kepulauan Meranti yang telah mengenyam kejayaan dibidang ekonomi, harus berbenah sesuai dengan kebutuhan zaman. Pembenahan mendasar tentu saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyokong rencana menjadikan Kepulauan Meranti kembali menjadi daerah perdagangan nantinya.
Sebab Selat Malaka sebagai Jalur perdagangan, meletakkan Kepulauan meranti berada di tepi jalur tersebut yang akan berpotensi untuk dijadikan wilayah Perdagangan. Hanya tinggal bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana tadi. "Daerah kita ini sangat berpotensi sekali. Tapi kita harus bisa menyiapkannya terlebih dahulu," kata Bupati.
Sehingga sebagai wilayah interkoneksi akan membuat semakin cepatnya pertumbuhan bagi ekonomi masyarakat nantinya. Hanya tinggal bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya dan menjadi pelaku dirumah sendiri, bukan hanya sekedar menjadi penonton saja.
Rencana Jangka Panjang
Rencana Jangkang panjang untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah Berpulau memakan biaya yang tidak sedikit, dibutuhkan puluhan triliun rupiah untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menjadikan Kepulauan Meranti sebagai daerah maju.
Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti, ada sebanyak 11 jalan utama yang diprioritaskan untuk dibangun di seluruh pulau di kepulauan Meranti dimana diantaranya Jalan Bandul-Tanjung Padang sepanjang 38,2 kilomter dengan kebutuhan biaya sebesar Rp 705 miliyar, Pembangunan jalan Mengkopot-Bandul sepanjang 29,5 kilomter yang membutuhkan biaya Rp 504 miliyar.
Kemudian pembangunan jalan Meranti Bunting-Belitung sepanjang 16,6 kilomter dengan kebutuhan biaya Rp 172 miliyar, jalan Lukit-Meranti Bunting sepanjang 18 kilomter dengan biaya Rp 314 miliyar, selanjutnya jalan Lingkar Pulau Merbau sepanjang 98,97 kilomter dengan biaya Rp, 1,8 triliun. Setelah itu jalan Bantar-Tanjung Kedabu sepanjang 69,4 kilomter dengan biaya Rp 1,25 triliun, jalan tanjung Samak-Tanjung Kedabu sepanjang 40,2 kilometer dengan biaya Rp 738 miliyar.
Seterusnya jalan Tanjung Samak menuju Repan sepanjang 35 kilomter dengan kebutuhan biaya Rp 643 miliyar, jalan Melai-Kedabu Rapat sepanjang 15 kilomter dengan biaya Rp 270 miliyar, jalan Alai-Mengkikip sepanjang 46,7 kilometer dengan biaya Rp 644 miliyar, dan jalan Lukun-Sungai Tohor sepanjang 23 kilomter yang membutuhkan biaya Rp 423 miliyar.
Dari 11 titik rencana pembangunan jalan tersebut, kata bupati, sejumlahnya sudah mulai dilakukan seperti jalan Lukun- Sungai Tohor, Alai-Mengkikip, Bandul-Tanjung Padang. Namun pembangunannya masih dalam tahap base.
Juga dibangun jembatan untuk menghubungkan Pulau-Pulau di Kepulauan Meranti sebanyak 4 titik diantaranya, Jembatan Selat Rengit yang akan menghubungkan Pulau Tebingtinggi dengan Pulau Merbau dengan biaya sebesar Rp 460 miliyar. Kemudian Jembatan Futing di Sungai Mabuk yang akan menghubungkan Pulau Tebingtinggi dengan Pulau Sumatera dengan biaya Rp 4,5 Triliun.
Selanjutnya Jembatan Pelantai Teluk Ketapang yang akan menghubungkan antara Pulau Merbau dengan Pulau Padang dengan biaya sebesar Rp 3.05 triliun. Dan jembatan Sungai Suir yang akan menyatukan sungai di Pulau Tebingtinggi dengan kebutuhan biaya Rp 340 miliyar.
Bupati juga merincikan pembangunan roro yang akan berguna untuk menghubungkan antar pulau dan wilayah di kepulauan Meranti. Diantara rencana pembangunan roro yang akan dilakukan yakni roro tanjung Padang- Sei Selari, Bengkalis, roro dakal-ketam puti, Bengkalis yang diprediksi memakan biaya Rp 43,7 miliyar, roro luki-Buton, Siak dengan perkiraan biaya Rp 73,6 miliyar. Selanjutnya Roro Kampung Balak-Meranti Bunting, Roro Bantar-Insit, dan roro Tanjung Sari-Tanjung Samak yang diprediksi memakan biaya Rp 45 miliyar.
Sementara Rencana Pembangunan Pelabuhan yang akan dilakukan Pemkab Meranti diantaranya pembangunan dermaga Sungai Tohor Barat, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Pembangunan dermaga Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Pembangunan Dermaga Desa Sialang pasung, Kecamatan rangsang Barat, Dermaga Telaga baru Kecamatan Rangsang Barat, Dermaga Desa Nerlang Kecamatan Tebingtinggi Timur, Dermaga Desa Sonde Kecamatan Rangsang pesisir, Dermaga Tenggayun Raya Kecamatan rangsang Pesisir, Dermaga Desa Semukut kecamatan Pulau Merbau, Dermaga Desa Kundur Kecamatan Tebingtinggi Barat, Dermaga Desa Teluk Buntal, Kecamatan tebingtinggi Timur.
Seterusnya Pemkab Kepulauan Meranti juga akan membangun pelabuhan Desa Alai Tebingtinggi Barat, PelabuhanBelitung Kecamatan Merbau, Pelabuhan Bandul KecamatanTasik Putri Puyu, Pembangunan kawasan pelabuhan camat di Selatpanjang dan Pembangunan Pelabuhan Dermaga Pasar modern, Selatpanjang.
"Pembangunan infrstruktur dasar tersebut akan kita lakukan secara berangsur dan bertahap. Selain membutuhkan biaya yang besar, juga membutuhkan komitmen dari rekanan yang mengerjakannya nanti," terang Irwan.
Butuh Bantuan Pusat dan Provinsi
Kendala terbesar di kepulauan Meranti sebagai daerah baru yakni keterbatasan anggaran. makanya tak heran jika Pemkab Meranti terus meminta kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi agar dapat membantu Kabupaten termuda di Riau itu, sehingga percepatan pembangunan bisa diwujudkan.
Bupati mengatakan, walaupun wilayah kepulauan meranti tidak bersatu degan Pusat Pemerintahan Provinsi Riau di Pekanbaru, namun bukan berarti Pemerintah Provinsi cuek kepada Kepulauan Meranti.
Apalagi dengan kondisi geografis tersebut tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang menjadikan kepulauan meranti sebagai batas wilayah dengan Provinsi Kepulauan Riau, juga butuh tanggung jawab Pusat yang menjadikan kepulauan Meranti sebagai batas negara dengan sejumlah negara.
"Semestinya daerah kita yang menjadi beranda terdepan NKRI harus dibangun dengan baik. makanya tak heran jika ditengah laut ketika melihat wilayah Indonesia yang gelap gulita membuat kita miris," sebutnya.
Bupati Kepulauan meranti berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi mau membantu Pemkab Meranti untuk membangun infrstruktur dasar yang sangat dibutuhkan. Jika tidak, rencana pembangunan tersebut hanya menjadi angan dan setakat sebatas rencana saja."*klik-jaafar
