PEKANBARU (klikriau.com) - Hingga saat ini, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru belum mengetahui secara pasti kondisi hasil seleksi jabatan (Assessment) Pemko Pekanbaru. Karena dua kali agenda rapat kerja dengan panitia seleksi, selalu gagal.

"Sampai saat ini kita tidak tahu bagaimana sistem dan aturan penyeleksian assessment pejabat Kota Pekanbaru yang telah selesai dilakukan itu. Sebab sampai saat ini penjelasan dari BKD belum ada disampaikan kepada kita," ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM, Rabu (27/5/2015).

Dijelaskan Nofrizal, data tentang seleksi jabatan tersebut hingga kini juga belum ada diserahkan BKD kepada Komisi III sebagai mitra kerja. Dengan demikian, Komisi III seakan-akan dibuat kebingungan oleh panitia seleksi.

"Entah tidak mau memberikan atau sama sekali tidak mau menyerahkan, tidak tahu kita," ujar Nofrizal.

Beberapa waktu lalu, lanjut Nofrizal, pihaknya telah mengundang resmi panitia seleksi dan dalam surat undangan disampaikan maksud dan tujuan yakni mempertanyakan masalah assessment. "Tetapi sampai sekarang kita tidak tahu apa persoalan BKD ini," ujar Nofrizal.

Disinggung fungsi DPRD akan mandul karena tidak dapat mengawasi proses assessment ini, Nofrizal menjelaskan bahwa memang pihaknya sudah berupaya agar dapat bekerja sesuai dengan Undang-Undang, bahwa DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama walikota.

"Kita di dewan sudah mempertanyakan persoalan sebenarnya tentang assessment ini, tetapi dinas terkait tidak memberikan data, berarti kita tidak tahu bagaimana persoalannya," tutur Nofrizal lagi.

"Saya tidak tahu apakah pihak eksekutif tidak menghargai legislatif, yang jelas bagi kita ini harus kita luruskan, terutama masalah keterbukaan publik terhadap proses seleksi assessment yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yakni eksekutif," sambungnya. *klik-kie