Home
DPRD Riau Nilai WTP Tak Pengaruhi Pembangunan dan Serapan Dana
Senin, 18/07/2016 - 18:45:17 WIB
 
 

PEKANBARU - Beberapa fraksi DPRD provinsi Riau menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemrov Riau bulan lalu dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tidak berpengaruh pada pembangunan dan serapan anggaran.

"BPK RI juga memberikan beberapa catatan penting untuk dibenahi, seperti penataan aset serta masih terdapat pelanggaran terhadap kewenangan oleh pemerintah provinsi Riau dan ketidaktepatan pemberian honor dan belanja rutin pegawai,"  ujar juru bicara fraksi Golkar DPRD Riau Karmila Sari saat penyampaian pendapat pada paripurna di Pekanbaru, Senin (18/7/2016).

Karena itu Pemrov Riau harus segera menindaklanjuti catatan-catatan yang telah diberikan BPK RI, agar roda kinerja Pemda bisa berjalan lebih baik lagi. Kemudian Golkar juga mengkritisi realisasi anggaran yang masih rendah pada kalangan Satuan Kerja Pemprov.

Selanjutnya fraksi PDI-Perjuangan juga menyatakan bahwa pemerintah provinsi Riau belum mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang didominasi belanja kebutuhan krusional.

"Mohon dijelaskan mengapa bisa terdapat kegiatan diluar wewenang provinsi Riau pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air , serta Dinas Perhubungan yang nilainya lebih dari Rp119 miliar, yang berakibat tidak dapat dilaksanakan," ungkap Almainis mewakili fraksinya.

Jumlah tersebut, katanya, sangatlah besar dan sangat berarti untuk perkembangan pembangunan masyarakat. Katanya, mengacu pada Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua dan UU No. 23 tahun 2014 pasal 18. Lebih baik memaksimalkan urusan wajib terkait pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam temuan -temuan tersebut SKPD pemprov Riau hanya lebih mementingkan kegiatannya saja tanpa pengindahkan ketentuan yang mengatur bahwa harus ada komunikasi dua arah antara eksekutif dan legislatif," kata Almainis.

Kemudian fraksi PAN memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Riau karena kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pada tahun 2015. Pemprov juga telah melaporkan berdasarkan standar dari pusat yang berbasiskan aktual. Namun disisi lain perlu diingatkan bahwa yang dilihat dari penilaian tersebut adalah proses pertanggungjawaban keuangan, dan itu hanya sebatas kewajaran administratif saja.

"Sementara dampak alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Serta belum mendongkrak struktur ekonomi makro dan mikro Riau secara total. Selain itu angka kemiskinan juga masih terus meningkat, begitu pula dengan angka pengangguran," ucap Jubir fraksi PAN.**/syaf

 
Berita Terbaru >>
Maiyuni: Kecil Tapak Tangan, Nyiru Kami Tadahkan
Kuasa Hukum Harap Hakim Tidak Membatasi Jumlah Saksi
Zufra: Lengkapi Dokumen, Lapor ke Mendagri
Bappeda Riau Sebut Akan Mengkaji Ulang
Gubri: Hindari Terpapar Covid-19 Masyarakat Sebaiknya Salat Idul Fitri di Rumah
Surat Perjalanan Khusus Warga Masuk Riau akan Diverifikasi Ulang
Harimau Sumatera Mati di Lahan Konsesi Arara Abadi dengan Kaki Terjerat
5 Fraksi Minta PKS Ganti Hamdani Jadi Ketua DPRD Pekanbaru
Antar 150 Paket Tajil dan Buka Puasa untuk Anak
Hendry: Hakim Langgar Kode Etik dan Tertib Hukum Acara Perdata
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com