JAKARTA-Pemerintah Indonesia memprotes keras sikap enam negara yakni Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga di Sidang Umum PBB. Enam negara di Kepulauan Pasifik itu menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.

Indonesia dengan tegas menyatakan keberatan dengan tudingan tersebut. Dalam pernyataan di Sidang Umum PBB yang dibacakan diplomat muda Nara Masista Rakhmatia Indonesia menyebut, Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga tengah mengalihkan perhatian dunia internasional atas persoalan politik domestik mereka.

''Negara-negara ini sudah menggunakan Majelis Umum PBB untuk mengajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara untuk mengalihkan perhatian dari persoalan politik dan persoalan sosial di negara mereka,'' kata Nara saat membacakan pernyataan Pemerintah Indonesia di Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (28/9/2016), sebagaimana dilansir etik.com.

Di akhir pernyataan resminya, Indonesia mengibaratkan enam negara di Kepulauan Pasifik itu sebagai orang yang telunjuknya mengarah ke orang lain tapi tiga jarinya mengarah ke diri mereka sendiri. Sebuah pepatah melayu dikutip untuk menyindir enam negara di Kepulauan Pasifik yang memprovokasi agar Papua merdeka.

''Sebagai kesimpulan tuan presiden, ada pepatah di kawasan Asia pasifik. Ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya pada yang lain, jari jemarinya secara otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri,'' kata Nara.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendukung sikap tegas pemerintah Indonesia di Sidang Umum PBB. ICMI mengecam pernyataan para pemimpin negara pasifik yang menyerukan kemerdekaan bagi Provinsi Papua Barat, Indonesia. Alasan mereka mendorong Papua merdeka karena Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih itu.

''Negara-negara pasifik itu sebaiknya jangan terlalu jauh ikut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan menyerukan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri seolah selama ini Indonesia telah melakukan penjajahan di sana,'' kata Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso pada Rabu (29 September 2016) di Jakarta.

Menurut Priyo, secara terang-terangan negara-negara di Kepulauan Pasifik itu telah mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum resmi PBB dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ia menambahkan, tak sepatutnya sebagai negara tetangga mereka melakukan hal tersebut karena bagaimanapun masalah Papua adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai negara anggota PBB.

''Jikapun ada masalah di Papua Barat, maka Pemerintah Indonesialah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),'' ujar Priyo yang juga Mantan Wakil Ketua DPR RI itu. (ee)

(f: dtc)