BAGANSIAPIAPI-Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau termasuk di dalamnya Kabupaten Rokan Hilir yang masih belum selesai dikeluhkan bisa berakibat pada terganjalnya rencana pembangunan yang dijalankan Pemkab.

"Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau sampai saat ini belum disahkan, kami masih dalam tahap koordinasi," kata Bupati Rohil, Suyatno di Bagansiapiapi, Senin.

Pemkab Rohil telah diminta untuk terus melakukan koordinasi dengan Pemprov mengenai rencana finalisasi RTRW Riau ini.

"Dari rapat dengan pihak Pemprov, Rohil diminta untuk mengusulkan lokasi mana saja yang harus diputih atau di inclave dikeluarkan dari kawasan hutan," kata Bupati, dilansir Antara.

Secara kenyataan menurut dia sangat banyak dan luas wilayah di Rohil yang kini telah menjadi wilayah perumahan, pemukiman, pusat fasilitas publik terutama di tingkat kecamatan yang masih dianggap sebagai kawasan hutan.

"Di lapangan sudah banyak yang dulunya hutan berubah menjadi desa, menjadi kota, ada fasilitas umumnya. Jadi tidak mungkin dianggap sebagai hutan lagi," katanya pula.

Dengan kondisi itu Bupati berharap ada kearifan dari pihak terkait untuk menyusun RTRW sesuai dengan kenyataan yang ada.

"Pemkab Rohil tentunya tidak ingin ada ganjalan bila ingin membangun, namun disisi lain mendapatkan pertentangan karena lokasi yang dibangun masih dianggap atau ditetapkan sebagai hutan," sebut dia.

Sebelumnya Rohil diperkirakan diberikan sekitar 70 hektar untuk pengembangan kawasan. Namun kewenangan wilayah seluas itu belum dipastikan termasuk dimana saja lokasinya.

Di sisi lain pemkab menilai luasan tersebut sangat kecil sementara kenyataannya sudah banyak kawasan yang telah mengalami perkembangan dengan signifikan. (ee)

(f: ant)