JAKARTA-Hari itu nampak tak ada yang berbeda dengan kantor kedutaan besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng Jakarta Pusat. Namun menjelang siang, bangunan bercat kuning dengan pagar besi warna hijau itu dikerubuti ratusan orang dengan puluhan polisi membentuk barisan berdiri tegak di depan halaman gedung.
Dengan membawa bunga dan spanduk bertuliskan 'Save Rohingya', ratusan massa itu mendesak perwakilan pemerintah Myanmar di Indonesia agar segera menghentikan konflik antara penduduk Myanmar beragama Buddha dan etnis Rohingya beragama Islam.
Dengan membawa spanduk bertuliskan 'Save Rohingya' dan bunga sebagai bentuk simpati, mereka mendesak perwakilan pemerintah Myanmar menjelaskan kejadian sebenarnya terkait penindasan terhadap etnis Rohingya. Setelah 30 menit melakukan orasi, dua perwakilan dari massa kemudian diterima oleh Sekretaris 3 Kedubes Myanmar, Mr Win.
"Kami dari PP Hima Persis menuntut agar penindasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar segera diselesaikan. Penindasan segera ditiadakan dan diberikan hak warga negara dan umat manusia," kata perwakilan massa yang juga Ketua PP Hima Persis, Ceceng Waliluloh, sebagaimana dilansir merdeka.com.
Tak hanya itu, Ceceng juga meminta pemerintah Myanmar untuk melakukan keterbukaan informasi dan memperbolehkan para jurnalis meliput kondisi etnis Rohingya. Serta memperbolehkan pengiriman bantuan kepada masyarakat Rohingya.
Atas tuntutan tersebut, pihak Kedubes Myanmar berjanji akan memenuhi tuntutan PP Hima Persis secepat mungkin. Mr Win berjanji akan segera memberikan informasi terkini tentang kondisi terakhir di Myanmar.
"Mr Win berjanji akan segera memberikan informasi kepada Indonesia tentang keberadaan sesungguhnya di sana. Terkait bantuan untuk masyarakat Rohingya diperbolehkan dengan catatan harus melalui Kedubes dan baru diperbolehkan berangkat ke sana. Baik itu jurnalisnya maupun relawan," kata Ceceng.
Desakan agar pemerintah Myanmar menuntaskan penindasan terhadap etnis Rohingya juga datang dari Komisi Nasional Hak asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komunitas Parade Bhinneka Tunggal Ika. Dalam aksinya mereka mendesak peraih nobel perdamaian dan tokoh demokrasi di Myanmar, Aung San Suu Kyi, dicabut lantaran sikap pimpinan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu, dinilai berlawanan dengan raihan label tokoh perdamaian.
Bahkan petisi agar nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, dicabut telah dibuat melalui website change.org. Hingga saat ini petisi dengan judul 'Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, telah ditandatangani oleh 172.804 pendukung.
"Beberapa bulan lalu kami sudah melakukan petisi untuk meminta komite nobel untuk mencabut nobel perdamaian Suu Kyi karena kepasifan beliau terhadap kasus ini," ujar salah satu anggota Komunitas Parade Bhineka, Nong Darol Mahmada di depan Kantor Kedutaan Besar Myanmar, kemarin.
Diketahui, konflik sektarian di Myanmar bermula dari 2012 ketika warga muslim etnis Rohingya ditindas mayoritas warga Buddha di Negara Bagian Rakhine. Bulan lalu kekerasan terhadap warga muslim Rohingya kembali terjadi.
Kali ini militer Myanmar memburu apa yang mereka sebut militan Islam di Rakhine dan mereka mendapat dukungan warga radikal Buddha. Perburuan etnis Rohingya karena kelompok militan Islam yang disebut polisi Myanmar menyerang tiga pos penjaga di perbatasan Bangladesh hingga menewaskan sembilan aparat.
Dikutip dari Time, Senin (21/11), sejak peristiwa itu hingga kini sudah lebih dari seratus orang tewas dan ratusan lainnya ditahan oleh militer Myanmar. Sekitar 150 ribu warga tidak mendapat bantuan pasokan pangan dan obat-obatan, puluhan wanita mengaku diperkosa dan lebih dari 1.200 rumah warga dibumihanguskan.
Sekitar 30 ribu warga mengungsi. Militer Myanmar kini melarang para relawan kemanusiaan dan jurnalis independen memasuki wilayah konflik di Negara Bagian Arakan atau lebih dikenal Rakhine yang dihuni mayoritas warga muslim etnis Rohingya. (ee)
(f; merdeka.com)
