"Saya minta Kepala SKPD melakukan verifikasi pegawai Honor, jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai Honor sendiri," ujar Bupati usai mengikuti acara penyerahan DPA-SKPD dan DPA - PPKD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2017.

Dikatakan Bupati, pegawai Honorer yang ada di Kabupaten Meranti telah mencapai angka 4000-an lebih dan jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak. Membludaknya jumlah pegawai Honorer dari laporan yang diterimanya, disebabkan banyaknya pejabat yang menerima pegawai Honor secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri, bahkan ada pegawai Honor yang bisa memasukan pegawai Honor. 

"Saya mendapat laporan masih banyak pejabat yang masih menerima honorer secara sepihak, bahkan ada pegawai honor yang bisa menerima pegawai Honor," ucap Bupati.

Jika hal itu terus belanjut maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukan untuk pembangunan, habis terkuras untuk membayar gaji pegawai Honorer.

"Saya juga minta Kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai Honorer, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya," tambah Bupati.

Sekedar informasi, untuk membayar gaji pegawai Honorer dilingkungan Pemkab. Meranti yang berjumlah 4000-an, Pemda Meranti menghabiskan angatan kurang lebih Rp75 Miliar pertahun. Bupati sempat menyinggung jumlah ideal pegawai Honorer dilingkungan Pemda Meranti yang berkisar di angka 1000-an saja.

"Kita ingin jangan sampai anggaran pembangunan yang harus ya bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit hanya habis untuk membayar pegawai honor," ungkapnya.

Diakui Bupati, dulu awal Kabupaten Meranti terbentuk, dalam rangka mencibtakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran serta melengkapi kebutuhan SDM di lingkungan Pemda Kabupaten Meranti, ia sengaja mengambil kebijakan untuk merekrut sebanyak-banyaknya pegawai Honor. 

Namun seiring perjalanan waktu akibat ulah oknum pejabat yang melakukan proses rekruitmen secara sepihak dan tak jelas, jumlah Honorer semakin bertambah dan hampir tak terkendali. Untuk mengantisipasi masalah Honorer tak jelas itu, Bupati meminta Kepala SKPD untuk mengevaluasi dan mendata kembali pegawai Honornya.

"Harusnya proses rekruitmen Honorer itu harus jelas, saya minta Kepala SKPD untuk mendata kembali semua pegawai Honorer, jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas harus dievaluasi hal ini menyangkut kemampuan keuagan daerah," terang Bupati.

Langkah itu menurutnya harus diambil agar tidak terjadi goncangan pada anggaran keuangan daerah. Tapi ditegaskan Bupati, Pemerintah Kabupaten Meranti tidak akan mengambil kebijakan seperti Kabupaten lain, dimana akibat melemahnya kemampuan keuangan daerah terpaksa memberhentikan pegawai Honorernya secara masal.**/rilis