Sabtu, 23 Maret 2019
Follow:
Home
Wakapolri Pastikan Laporan Terhadap Victor Laiskodat Ditindaklanjuti
Minggu, 06/08/2017 - 17:36:44 WIB
  Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin
 

JAKARTA- Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin memastikan laporan terhadap Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat akan segera ditindaklanjuti.

Viktor sejauh ini sudah dilaporkan oleh Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional ke Bareskrim Polri akibat pidatonya yang dianggap provokatif dan mengandung pencemaran nama baik. Pada Senin (7/8/2017) besok, Partai Keadilan Sejahtera juga berencana melaporkan Viktor ke polisi.

"Namanya laporan, kami akan telaah bersama. Kami lihat dulu tentang apa, progresnya, dan sebagainya, kami akan teliti lebih mendalam dulu ya," ujar Syafruddin usai menghadiri akikah puteri ketiga Sekjen Golkar Idrus Marham, di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Syafruddin mengaku sudah melihat video rekaman Viktor Laiskodat saat deklarasi calon Bupati Kupang pada 1 Agustus lalu, yang kini sudah tersebar luas di media sosial.

Namun, ia enggan berpendapat apakah ada hasutan atau pencemaran nama baik dalam ucapan Viktor di video tersebut.

"Jangan berpersepsi, saya tidak mau berpersepsi, laboratorium forensik nanti yang akan meneliti itu dan penyidik nanti ya. Itu kan ahlinya penyidik, dan tentu tim ahli nanti yang menyelidiki itu semua," ujar Syafruddin.

Gerindra dan PKS melaporkan Viktor pada (4/8/2017) lalu atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik serta penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Viktor dilaporkan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2), Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di dalam video yang tersebar, Viktor berbicara di sebuah mimbar. Dia menyebut empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat sebagai partai politik yang mendukung negara khilafah dan mengancam keutuhan NKRI.

Hal ini berkaitan dengan sikap keempat partai yang tidak mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.*

Sumber :Kompas.com

 
Berita Terbaru >>
Makin Berat, Fredrich Yunadi Divonis MA 7,5 Tahun Penjara
KI dan Fitra Riau Gelar Bimtek Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi
PWI Riau Gelar Pelatihan Jurnalistik Wartawan Migas
Ada KPK Gadungan Coba Peras Keluarga Penyuap Romi
Upaya Padamkan Api, Water Bombing Sisiri Kawasan Karhutla di Riau
Kasus Duel Siswa dan Kepsek SMAN 2 Rakit Kulim Inhu Berakhir Damai
Waduh, 86 Hotspot Kepung Riau Hari Ini
Bantu Dana Pendidikan Daerah Tertinggal, Komunitas Anak Ceria Galang Dana di CFD
FPI Bantu Masyarakat Koto Aman yang Menunggu Nasib di Bawah Fly Over
Tertarik Cangkang Sawit, Pengusaha Jepang Temui Gubri
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com