Kamis, 20 Juni 2019
Follow:
Home
Panwaslu Kota Pekanbaru Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang dan Sara
Kamis, 15/02/2018 - 04:42:43 WIB
 
 

PEKANBARU - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru ajak masyarakat tolak politik uang dan sara. Ajakan itu disampaikan saat Deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara untuk Pilkada 2018 berintegritas yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (14/2/2018).

Komisioner Panwaslu Kota Pekanbaru Divisi Organisasi dan SDM Rizqi Abadi mengatakan, ajakan lewat deklarasi ini merupakan agenda Bawaslu RI serentak di seluruh Indonesia. Puncak deklarasi yang juga dihadiri Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan ini, sebelumnya diawali denga  pemutaran video deklarasi dari beberapa instansi.

"Sebelumnya Panwaslu Kota juga sudah melakukan deklarasi melalui video beberapa stakeholder, seperti KPU, Dandim, Polresta, Kejari Pekanbaru, LAM Kota dan DPRD Kota Pekanbaru," kata Risqi.

Lanjutnya, deklarasi ini juga merupakan komitmen bersama dan menjadi kunci bagi semua lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga setiap tahapan Pilkada 2018 agar bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan SARA dalam kampanye Pilkada.

"Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa," tegasnya.

Melalui deklarasi ini, lanjutnya, Panwaslu berpesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara Pemilu, Partai Politik, Kementrian, Lembaga dan seluruh rakyat Indonesia secara sungguh-sungguh mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

"Kita berkomitmen untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, tanpa praktik politik uang dan politisasi SARA," jelasnya.

Untuk diketahui, deklarasi hari ini dilaksanakan secara serentak di 171 Wilayah di Indonesia. Ada lima poin isi deklarasi tersebut, seperti:

1. Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dari Politik Uang dan Politisasi Sara karena merupakan ancaman besar bagi Demikrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan Sara sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih, karena mencederai integritas penyelenggara Pilkada

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan politisasi sara.

4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap praktik politik uang dan politisasi sara.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan politik uang dan sara. (del)

 
Berita Terbaru >>
PPDB SMA Sederajat di Riau akan Dimulai Awal Bulan Juli
Pemerintah Putuskan Harga Tiket Pesawat Rute Domestik Turun
Hilang di Sungai Lakar Siak, Mayat Wartoyo Ditemukan Dalam Perut Buaya
Sejoli Pemilik Satu Kilo Sabu dan Ribuan Ekstasi Ditangkap BNN di Rumbai Pekanbaru
Diusir Dari Kebun Warga di Inhu, Empat Gajah Liar Mulai Dekati Tesso Nilo
Pria Paro Baya Hilang di Sungai Lakar Siak yang Dihuni Buaya
Kerjasama Indonesia-Korea Sektor LHK akan Libatkan Universitas Lancang Kuning
Ini Dia Para Jawara LKJ PWI Riau-KLHK dengan Total Hadiah Rp115 Juta
Sedang Transaksi, Polisi Ciduk Dua Pria Pengedar 1 Kg Sabu di Dumai
Manfaat Dibalik Pahitnya Daun Pepaya
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com