Rabu, 20 Maret 2019
Follow:
Home
Plt Wali Kota Hadiri Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Kamis, 08/03/2018 - 08:16:15 WIB
 
 

JAKARTA- Plt Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tim terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).

Rakor ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Wiranto, dengan mengangkat tema 'Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2019'.

"Saya didampingi Kaban Kesbangpol pak Yusuf, mengikuti Rakor Nasional tim terpadu penanganan konflik sosial yang dibuka langsung tadi oleh Menkopolhukam. Kemudian tadi ada pemaparan juga dari Mendagri, dan pemateri dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN)," ujar Plt Wali Kota.

Rakor Nasional ini dilaksanakan, merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan program kerja Kemendagri tahun 2018 dalam rangka melaksanakan kebijakan penanganan konflik sosial, dengan mengundang seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

"Rakor yang dilaksanakan ini sangat penting. Terutama untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi ancaman konflik yang biasa terjadi di momen-momen politik tahun 2018 dan 2019. Apalagi Pilkada serentak akan dilakukan di 171 daerah, maka Riau disebutkan tadi berada dalam potensi kerawanan konflik berstatus sedang, atau berada di peringkat 14 dari 34 Provinsi yang memiliki kerawanan konflik di Indonesia," kata Plt Wali Kota.

Adapun pemaparan Menko Polhukam terkait Rakor penanganan konflik sosial ini, salah satunya Kepala Daerah diminta juga memberi pembelajaran politik kepada masyarakat dan menghindari 3 hal yang menjadi rawan timbulnya konflik sosial.
3 Hal itu adalah menghindari bahaya dari pengaruh politik hitam (Black Campaign), politik uang (money politik), dan pengaruh ujaran kebencian.

"Ada tiga hal kata pak Menko Polhukam yang harus dihindari kita semua. Pertama pengaruh black campaign, kedua money Politik dan terakhir pengaruh ujaran kebencian yang saat ini mudah dilakukan siapa saja melalui media sosial secara terang-terangan. Hasil dari rakor ini nantinya setiap daerah diminta juga  membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial dan saya tadi udah perintahkan pak Yusuf untuk disegerakan, karena setelah itu baru akan dilakukan rencana aksi," paparnya.(kominfo)

 
Berita Terbaru >>
Upaya Padamkan Api, Water Bombing Sisiri Kawasan Karhutla di Riau
Kasus Duel Siswa dan Kepsek SMAN 2 Rakit Kulim Inhu Berakhir Damai
Waduh, 86 Hotspot Kepung Riau Hari Ini
Bantu Dana Pendidikan Daerah Tertinggal, Komunitas Anak Ceria Galang Dana di CFD
FPI Bantu Masyarakat Koto Aman yang Menunggu Nasib di Bawah Fly Over
Tertarik Cangkang Sawit, Pengusaha Jepang Temui Gubri
Pancing Hujan, 19 Ton Garam Disemai di Langit Riau
Ustadz yang Fitnah Pemerintah Legalkan Zina Dipulangkan
Bujuk Seorang Ayah Gendong Anak Hendak Bunuh Diri, Wabup Purwakarta Panjat Tower
Dewan Rapat Tertutup dengan Perwakilan Guru Sertifikasi Pekanbaru
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com