Senin, 25 Maret 2019
Follow:
Home
Fahri Hamzah : KPK Itu Partai Politik
Rabu, 18/04/2018 - 08:06:59 WIB
 
 

JAKARATA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berubah menjadi lembaga serupa partai politik ketimbang menjadi lembaga penegak hukum.

Hal itu dikatakannya saat ia merespon perintah putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada KPK untuk mengusut kasus Bank Century.

"Dari dululah KPK berpolitik. Dari awal berpolitik. KPK itu partai politik. Percaya saya. Sebentar lagi mereka mau ikut Pilpres. Percaya saja deh," kata dia, di Jakarta, Selasa (17/4).

Fahri mencontohkan keterlibatan mantan Ketua KPK Abraham Samad dalam pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2014.

"[KPK periode] yang lalu pernah ikut pilpres. Dia punya calon sendiri, dulu Abraham Samad. Saya tahu agendanya, siapa yang menyuruh juga tahu. Jadi, KPK ini parpol, dia tidak clear sebagai penegak hukum," cetusnya.

Selain itu, Fahri menuduh KPK berpolitik dalam penanganan perkara kepada para pihak yang sedang tersandung maupun yang sedang dibidik.

Indikasinya, kata dia, KPK hanya memilih dan membidik kasus korupsi orang-orang tertentu dan tak menangkap orang yang secara gamblang telah merugikan keuangan negara.

"[KPK] di pilkada berpolitik, di parpol berpolitik, orang tertentu diuber sampai lubang tikus, orang tertentu dibiarin aja, ada yang gentayangan udah bertahun-tahun dengan kerugian negara dibiarin aja," kata dia.

Selain itu, Fahri pesimistis KPK dapat mengusut tuntas kasus Bank Century. Pasalnya, KPK memiliki rekam jejak yang buruk terkait kasus itu. Ia menduga KPK akan kembali menunda pengusutan kasus tersebut karena ada lobi tertentu dari kelompok berpengaruh.

"KPK itu dulu menutupi kasus Century, bagaimana kasus yang terang benderang itu bisa ter-delay, menurut saya jangan kasih ke KPK sekarang deh [kasus Century]. KPK pasti juga ada kelompok lobi dibelakangnya akan men-delay kasus ini," ujarnya, tanpa menyebut kelompok lobi tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya tak gentar menghadapi berbagai serangan maupun pernyataan yang melawan mereka.

Ia menyebut KPK tetap akan bekerja sesuai kewenangan yang tertuang dalam UU 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Semua serangan maupun pernyataan ini tidak akan membuat kami berhenti menangani kasus e-KTP yang sedang berjalan," ucapnya.(cnn)

 
Berita Terbaru >>
Makin Berat, Fredrich Yunadi Divonis MA 7,5 Tahun Penjara
KI dan Fitra Riau Gelar Bimtek Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi
PWI Riau Gelar Pelatihan Jurnalistik Wartawan Migas
Ada KPK Gadungan Coba Peras Keluarga Penyuap Romi
Upaya Padamkan Api, Water Bombing Sisiri Kawasan Karhutla di Riau
Kasus Duel Siswa dan Kepsek SMAN 2 Rakit Kulim Inhu Berakhir Damai
Waduh, 86 Hotspot Kepung Riau Hari Ini
Bantu Dana Pendidikan Daerah Tertinggal, Komunitas Anak Ceria Galang Dana di CFD
FPI Bantu Masyarakat Koto Aman yang Menunggu Nasib di Bawah Fly Over
Tertarik Cangkang Sawit, Pengusaha Jepang Temui Gubri
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com