Sabtu, 17 November 2018
Follow:
Home
Persoalan Administrasi Sebabkan Radio Pemkab Siak tak Lolos EUCS
Kamis, 28/06/2018 - 15:02:35 WIB
 
 

PEKANBARU - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau melaksanakan kegiatan Evaluasi Dengar Pendapat  ( EDP ) dengan sejumlah Lembaga Penyiaran yang ada di Provinsi Riau, Selasa (26/6/2018) lalu, bertempat di Gedung KPID-Riau di Pekanbaru.

Evaluasi  Dengar Pendapat ini merupakan salah satu tahapan prosedur perizinan untuk lembaga penyiaran baik televisi, radio, maupun televisi berlangganan/TV kabel. Setelah proses EDP selesai, bagi lembaga penyiaran yang dinyatakan lolos EDP, akan dilanjutkan ke tahap FRB (Forum Rapat Bersama). Pada tahapan FRB ini, jika lembaga penyiaran dinyatakan lolos maka akan terbitlah Izin Penyelenggaraan Penyiaran-Prinsip ( IPP Prinsip ).

Seperti yang disampaikan oleh Warsito , Komisioner KPID-Riau, bagian perizinan. setelah IPP Prinsip diterbitkan oleh Kementerian Kominfo, maka Lembaga Penyiaran wajib menyelesaikan proses akhir yaitu EUCS ( Evaluasi Uji Coba Siaran), memenuhi kelengkapan administrasi baik dokumen pendukung maupun lainnya.

Dari sejumlah lembaga penyiaran yang telah selesai melaksanakan EDP dan mendapatkan IPP Prinsip, ada beberapa yang tidak lolos EUCS, diantaranya adalah Radio Pemerintah Kabupaten Siak ( RPK SIAK ). 

Tak lolosnya RPK Siak disebabkan oleh masalah administrasi yaitu tidak sesuainya sertifikat peralatan pemancar siaran. Seperti yang tercantum dalam Undang Undang  Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang menyebutkan dalam salah satu pasalnya, lembaga penyiaran wajib memiliki peralatan pemancar yang sudah disertifikasi oleh Dirjen Postel.

"Itu RPK Siak tidak lolos EUCS, karena sertifikatnya tidak sesuai," ujar Warsito saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia menambahkan jika tak lolos maka wajib mengulang prosesnya sampai selesai dan melengkapi kembali dokumen-dokumen yang diperlukan seperti sertifikatnya dan lain lain.

Pihak KPID- Riau menegaskan semua lembaga penyiaran khususnya yang ada di Riau, baik Lembaga Penyiaran milik swasta maupun Lembaga Penyiaran milik Pemerintah Daerah, harus betul betul serius dan komitmen untuk menyelesaikan proses perizinannya serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.**/RD

 
Berita Terbaru >>
KPK Akan Periksa Direktur Lippo Cikarang
Garuda Jamin KSO tak Ganggu Operasional Sriwijaya Air
FJPI Riau Hadiri Sarasehan dan Kongres Jurnalis Perempuan Indonesia
Chevron Dukung Pelatihan Pengelolaan Sampah untuk Guru TK dan PAUD
Tragedi Semanggi, Keluarga Korban Tagih Janji Jokowi
Garuda Indonesia Ambil Alih Opresional Sriwijaya Group
Kurir Jaringan Sabu Eks Politikus NasDem Diburu BNN
Curah Hujan Tinggi, Sejumlah Wilayah di Tualang Terendam Banjir
Raih Juara Terbaik Nasional, Syamsuar Kunjungi Puskesmas Sei Apit
KPK Minta Menag Tinjau Ulang Pengadaan Kartu Nikah
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com