JAKARTA - Setelah berbicara dengan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohammad dan delegasinya, Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama mengenai good governance, pemberantasan korupsi, isu pentingnya konektivitas dan penyelesaian yang berkaitan dengan perbatasan.
“Satu per satu akan mulai kita bahas di forum-forum di tingkat menteri,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama PM Malaysia Mahathir Mohammad, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/6/2018) siang.
Kedua negara, lanjut Presiden, juga berbicara untuk bekerja sama, bersama-sama masalah perbatasan sehingga keuntungan akan didapat oleh Malaysia maupun Indonesia.
Ditambahkan Presiden, Indonesia juga menitipkan masalah perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, dan juga pembangunan sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia.
Sementara yang berkaitan dengan internasional, menurut Presiden, dirinya dan PM Mahathir juga berbicara mengenai Laut China Selatan. “Kita juga memiliki komitmen yang sama bahwa penyelesaian lewat dialog yang berbasis kepada hukum-hukum internasional akan kita kedepankan,” ungkap Presiden Jokowi.
Sebelumnya saat mengawali pernyataan pers bersama itu, Presiden Jokowi mengatakan, merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk menerima kunjungan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad.
“Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang dikunjungi oleh beliau, Bapak Tun Mahathir setelah beliau memangku jabatan sebagai perdana menteri,” sambung Presiden.
Presiden mengaku mengingat betul tahun 2015, saat dirinya berkunjung ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Ia diajak dan disetiri sendiri oleh Mahathir untuk test drive mobil proton dengan kecepatan 180 km/jam.
“Sangat cepat sekali. Tapi saya tidak takut, saya tidak khawatir karena driver-nya adalah Bapak Tun Mahathir. Kalau driver-nya bukan beliau saya kira mungkin saya takut,” kata Presiden Jokowi yang disambut senyum Mahathir di sampingnya.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menaker Hanif Dhakiri, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.**/ril/setkab
