Kamis, 16 08 2018
Follow:
Home
Sanksi Pidana Menunggu Bacaleg yang Curi Star Kampanye
Senin, 23/07/2018 - 11:17:24 WIB
 
 

PEKANBARU - Entah paham aturan atau tidak mengerti aturan, jika kita lihat di media sosial, termasuk baliho pinggir jalan, banyak Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum tahun 2019 mulai curi star. Mereka sudah beriklan di media massa dan sudah memanfaatkan semua media sosial untuk berkampanye.

Dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dibunyikan dengan jelas, "Dilarang untuk membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (online). Hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik dengan metode pemasangan bendera partai politik dan nomor urutnya dan/atau pertemuan terbatas dan memberitahukannya secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan."

Surat Edaran dari Bawaslu RI dan KPU RI secara tegas sudah mengatakan ada sanksi pidana kepada calon peserta pemilu yang berkampanye diluar jadwal.

Dalam Pasal 276 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bacaleg yang mencuri start duluan untuk melakukan kampanye pencalonannya pada pemilihan umum 2019 mendatang bisa diancam pidana kurungan 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta.

Bawaslu saat ini terus melakukan pengawasan "pra kampanye" terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS) liar Bakal Calon Anggota Legislatif baik di dunia nyata maupun di dunia maya (sosmed) ataupun tindakan-tindakan kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Menyikapi kondisi terkini, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan meminta kepada seluruh pengurus Partai Politik (Parpol) untuk dan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) segera menertibkan atau menurunkan APS yang masih terpasang diberbagai tempat bahkan di media Sosmed (Dunia Maya) sekalipun.

"Kami meminta kepada rekan-rekan Bacaleg untuk menertibkan atau menurunkan APS yang melanggar dan masih terpasang baik ditempat umum ataupun di medsos," tegas Rusidi Rusdan.

Menurut Rusidi, saat ini adalah masa pra kampanye, dimana Bacaleg (Caleg DCS) belum diperbolehkan dalam bentuk apapun berkampanye, kecuali parpol boleh melakukan kegiatan yang bersifat konsolidasi internal partai dalam 2 kategori kegiatan, yaitu 1. Pemasangan bendera dan 2. Konsolidasi internal.

"Sementara itu, dalam UUD nomor 7 tentang pemilu ini menyebutkan tentang defenisi kampanye dimana disebutkan penampilan citra diri juga masuk dalam kategori kampanye, citra diri yang masuk kategori kampanye seperti pembuatan Baliho/spanduk/meme atau postingan yang memuat lambang/logo partai, nama partai, dan nomor urut partai, " kata Rusidi.

Menurut Rusidi, pihaknya sudah mengirim surat himbauan kepada parpol dan bacaleg untuk tidak melakukan kampanye sebelum jadwal yg ditentukan, yaitu tiga hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dimana penetapan DCT dijadwalkan tanggal 20 September 2018, maka kampanye dimulai tanggal 23 september 2018 sampai dengan 3 hari sebelum pemungutan suara (masa tenang) yakni tanggal 13 April 2019 mendatang.***/saf

 
Berita Terbaru >>
Lima Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kampar Dilantik di Jakarta
Sekda: Devisit anggaran Sebabkan Riau Alami Masa Sulit
Dumai akan Peringati Detik Proklamasi di Taman Bukit Belanggang
BRK Raih Platinum Award Kinerja Keuangan Sangat Bagus yang ke 10
Gempa Lombok Juga Memperlihatkan Ketangguhan Manusia
Alia, Rapper Manis Berhijab Asal Amerika
Hari Ini 103 Titik Panas Terdeteksi di Riau
Penderita DBD di Pekanbaru Capai 201 Kasus
Penjelasan BMKG Soal Cuaca Pekanbaru Sangat Panas
PWI Riau Serahkan Sumbangan untuk Korban Gempa Lombok
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com