Kamis, 16 08 2018
Follow:
Home
Datangkan Artis Ibu Kota, Perayaan HUT Bengkalis ke 506 Dikritisi
Selasa, 24/07/2018 - 16:14:35 WIB
 
 

BENGKALIS - Momentum perayaan hari jadi Bengkalis ke 506 yang dimeriahkan dengan mendatangkan artis ibu kota dikritisi oleh Organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) Kecamatan Siak Kecil, meskipun kegiatan ini sebenarnya tidak masalah diadakan karena sifatnya menghibur masyarakat.

"Tetapi dalam kondisi keuangan Bengkalis yang saat memprihatinkan, harusnya Pemkab mendahulukan kepentingan rakyat," kata Rahmad Fahkori, Bendahara PEKAT Siak Kecil.

Menurutnya, dari pada mubazir, bagusnya dana untuk mendatangkan artis ibukota tersebut dialihkan  untuk pembangunan infrastruktur atau kesehatan bagi desa yang membutuhkan, dan ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kita berharap agar Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bengkalis  lebih bijak dalam mengelola keuangan agar masyarakat dapat langsung merasakan kemajuan dan kesejahteraan," katanya.

Memang, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten terkaya nomor dua dari hasil DBH nya, setelah Kutai. Namun faktanya saat ini daerah sedang mengalami kemunduran, baik itu dari mental pemangku kepentingan (eksekutif dan legislatif) dalam mengelola keuangan daerah, maupun yudikatif yang saat ini masih terkesan lambat dalam menegakkan hukum.

Dalam Rapat Paripurna penetapan APBD murni 2018  yang ditetapkan Rp3.6 Triliun, kemudian  dirasionalisasikan, sehingga Ketua DPRD Bengkalis menginformasikan ke publik melalui media cetak maupun media online beberapa waktu lalu mengatakan bahwa sisa anggaran tinggal Rp800 Milyar setelah dirasionalisasikan.

Akan tetapi, ternyata dalam pernyataan tersebut masih ada ketinggalan beberapa item yg belum dijabarkan, seperti 20% dana pendidikan, 10% dana kesehatan, dan tunggakan dana desa tahun 2017 belum dibayar daerah. Dengan APBD Rp3,6T menjadi Rp800 M tersebut apakah bisa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang wajib seperti untuk Dana Pendidikan 20%, Dana kesehatan 10% dan Dana ADD 10%.

"Dari ketiga dana wajib tersebut jika ditotal membutuhkan dana sebesar Rp1,4 T, sedangkan dana hanya tersisa Rp 800 M berarti minus, belum lagi dana untuk kegiatan infrastruktur," ujarnya.**/rdh

 
Berita Terbaru >>
Lima Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kampar Dilantik di Jakarta
Sekda: Devisit anggaran Sebabkan Riau Alami Masa Sulit
Dumai akan Peringati Detik Proklamasi di Taman Bukit Belanggang
BRK Raih Platinum Award Kinerja Keuangan Sangat Bagus yang ke 10
Gempa Lombok Juga Memperlihatkan Ketangguhan Manusia
Alia, Rapper Manis Berhijab Asal Amerika
Hari Ini 103 Titik Panas Terdeteksi di Riau
Penderita DBD di Pekanbaru Capai 201 Kasus
Penjelasan BMKG Soal Cuaca Pekanbaru Sangat Panas
PWI Riau Serahkan Sumbangan untuk Korban Gempa Lombok
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com