PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang mengalami masa-masa sulit, karena adanya defisit anggaran pada 2017 lalu, seperti tak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp300 miliar lebih. Kemudian dana perimbangan belum sempat disalurkan, bahkan sampai 2018 ini pun belum semuanya bisa disalurkan oleh pemerintah pusat.

"Ini tahun pertama Pemprov Riau alami defisit anggaran. Paling tidak mendekati Rp1 triliun. Karena tidak tercapainya pendapatan 2017," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi.

Akibatnya, tidak hanya berdampak pada program kerja disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi juga berdampak signifikan terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang saat ini sedang dalam tahap proses.

Beruntung papar Sekda, saat itu Pemprov Riau masih memiliki silpa. Sehingga defisit yang mencapai Rp1 triliun tersebut bisa ditutupi, angka defisit pun berkurang menjadi Rp58 miliar.

Ada pun untuk dana perimbangan yang masih tunda salur dari sejak 2017 lalu belum juga dibayar pusat, maka kondisi keuangan Pemprov Riau nanti dikhawatirkan akan semakin terseok-seok.

Pasalnya, jika kekhawatiran itu benar karena pusat tak kunjung mengeluarkan hak Riau atas dana perimbangan tersebut, maka akan berdampak dengan 'menendang' cash flow 2018

"Jadi 2018 akumulasi dari sebelumnya. Ini terberat bagi Provinsi Riau, kalau beberap faktor tadi tak terwujud," ungkap Sekda.

Meski begitu, Hijazi menyebutkan bahwa disisi lain Pemprov Riau sudah melaksanakan arahan kebijakan strategis nasional untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Seperti pembanguan dua fly over, melanjutkan pembangunan Siak IV termasuk pembangunan akses jalan dan jembatan lainnya di daerah.

"Kita berharap, pemerintah pusat bis menyalurkan semua dana bagi hasil kita. Karena itu menjadi potensi pendapatan kita dimasa mendatang, terutama 2019 nanti," papar Hijazi.**/zie/MC