PEKANBARU - Kapolda Riau Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo bertemu dengan Ketua Harian dan Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di kantor LAMR Riau, Senin (27/8/2018).

Kapolda Riau diterima oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar, Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Taufik Ikram Jamil, dan Sekretaris Umum DPH Datuk M. Nasir Penyalai.

Ketua Umum DPH LAMR Syahril Abubakar  menyatakan, LAMR sebagai lembaga yang dituakan di Riau siap bekerja sama dalam memajukan masyarakat Riau dan menciptakan iklim yang kondusif di Riau.

Datuk Seri Syahril juga menyampaikan secara ringkas mengenai keberadaan LAMR, wadah yang berdiri pada 6 Juni 1970 silam itu. Mengenai tugas dan fungsi LAMR serta telah adanya Perda No. 1 Tahun 2012 tentang LAMR.

Menurut Syahril, ada beberapa agenda penting yang mendapat perhatian LAMR saat ini antara lain mengenai pengakuan terhadap tanah ulayat dan perjuangan masyarakat adat melalui LAMR agar Pemda melalui BUMD dapat ikut serta bersama PT Pertamina mengelola ladang minyak Blok Rokan.

Menurut Datuk Seri Syahril Abubakar, LAMR saat ini juga tengah merancang Peradilan Adat agar tindak pidana ringan (tipiring) tertentu bisa diselesaikan secara adat.

Syahril juga mengatakan perkembangan Provinsi Riau tidak terlepas dari perkembangan perpolitikan di Tanah Air. LAMR sebagai lembaga yang dituakan selalu diminta tunjuk ajarnya dari berbagai kalangan untuk menghadapi hal semacam itu.

Sementara Kapolda Riau Brigjen Pol. Widodo Eko Prihastopo pada pertemuan silaturahmi tersebut menyatakan, sebagai pemegang jabatan tertinggi di korps Bhayangkara Riau, ada beberapa penekanan Kapolri yang menjadi tantangan tugas ke depan kepada dirinya.

“Kami dihadapkan pada tantangan. Mohon izin pada kesempatan ini kami mohon pandangan dan dukungan dari Pengurus LAMR,” kata Kapolda Widodo.

Adapun tantangan tugasnya ke depan sebagai Kapolda Riau yaitu mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang juga menjadi perhatian langsung dari Presiden.

“Danrem dan Kapolda bertanggung jawab untuk menanganinya,” kata Kapolda.

Selain itu, kondisi Riau yang rawan terhadap penyelundupan seiring banyaknya pelabuhan tikus. Selanjutnya, tindakan radikalisme dan terorisme serta wilayah Riau yang menjadi daerah penyebaran narkoba.

 “Peredaran narkoba ini kerja sindikat yang sudah terkoordinir dengan baik,” ujarnya.

Permasalahan pilpres

Kapolda Widodo juga menyinggung mengenai permasalahan pemilihan presiden (pilres) tahun 2019 yang membuat situasi politik di seluruh wilayah RI terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan mulai menghangat dengan kegiatan sekelompok masyarakat.

Menurut Widodo, kurang tepat mengeluarkan jargon berkaitan dengan pilpres karena belum memasuki masa kampanye.

“Bicara masalah ganti presiden nanti pada saat pencoblosan. Pada hari H pelaksanaan. Kalau sekarang belum memasuki masa kampanye kok sudah dihembuskan berita-berita ganti presiden. Ini tidak layak disampaikan,” ujarnya.

Kapolda Widodo mengatakan bahwa kerja sama pihaknya dengan Kabinda Riau dan Danrem semata-mata untuk melindungi warga kita Riau, khususnya Pekanbaru dari percekcokan pertentangan masyarakat.

Dia mengatakan langkah yang dilakukan semata-mata untuk menjaga wilayah Riau agar kondusif, damai, tenang, tanpa direcoki kegiatan kontraproduktif dan tidak ada manfaatnya.

“Tidak usah disuguhi kegiatan yang provokatif mengajak orang menjelekkan orang yang cenderung menyudutkan pihak lain. Nanti kalau sudah masanya silakan, kita malah amankan,” kata Kapolda.

Menurut Kapolda, jika dari kacamata intelijen dari pengalaman di tempat lain dengan kegiatan yang sama kemudian banyak potensi ormas yang juga menolak kegiatan tersebut dikhawatirkan menimbulkan kerawanan dan kegaduhan di tengah masyarakat.***/ril