JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para menterinya di bidang ekonomi untuk menjaga nilai tukar rupiah dan mengkomunikasikan perkembangannya kepada masyarakat.

Dalam rapat terbatas antara tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bank Indonesia (BI) di Kompleks Istana Kepresidenan sore tadi, Darmin mengungkap keinginan Jokowi agar masyarakat benar-benar mengetahui apa-apa saja yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk menciptakan stabilisasi rupiah.

"Presiden menekankan 'jangan sampai kalian sudah lakukan sesuatu, tapi masyarakat bilang belum'. Jadi, harus dikomunikasikan dan dimonitor," ujarnya menyampaikan pesan Jokowi kepada media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (3/9).

Selain masalah komunikasi, sambung dia, Jokowi juga meminta perkembangan terkini dari berbagai upaya stabilitas rupiah yang telah dilakukan masing-masing institusi. Misalnya, dari sisi pemerintah, Kabinet Kerja telah mencanangkan beberapa langkah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan.

Pasalnya, defisit transaksi berjalan sedikit banyak mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini. Sementara langkah-langkah yang disiapkan untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, yaitu pembatasan impor 900 komoditas, perluasan mandatori biodiesel 20 persen (B20), pengurangan impor barang modal Pertamina dan PLN, peningkatan ekspor industri dan pariwisata, hingga peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

"Misalnya soal B20 dan TKDN, ini kan sudah dibicarakan dua tahun berarti monitoring ya bagaimana? Jangan sampai B20 juga sama lagi (seperti tahun-tahun sebelumnya)," katanya.

Di sisi lain, Jokowi kembali mengingatkan agar tim ekonomi Kabinet Kerja dapat bergerak lebih cepat untuk memaksimalkan hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut. Tujuannya, agar dampak pelemahan rupiah tidak berkepanjangan.

Namun, dipastikan Darmin, dampak pelemahan rupiah yang dikhawatirkan lebih banyak dari sisi ekonomi ketimbang pergulatan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Karena jangan sampai rupiah kemudian membuat bisnis menjadi susah dijalankan, investasi asing di porotofolio jadi pada keluar. Kalau soal politiknya tentu saja tidak bahas, yang dibahas ekonominya," tandasnya.