JAKARTA- Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan membantah instansinya tidak siap sehingga pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 diundur hinggal 26 September mendatang.
Menurut dia, ada kekeliruan persepsi terkait informasi bahwa Kementerian PAN-RB meminta CPNS melakukan pendaftaran pada hari ini, Rabu (19/8).
Ridwan meluruskan kementerian/lembaga/pemerintah daerah diwajibkan untuk mengumumkan lowongan penerimaan CPNS di masing-masing instansi, baik melalui portal instansi maupun media massa pada hari ini pada pukul 13.00 WIB. Mereka juga harus menyediakan informasi yang sama di situs SSCN BKN.
Hal itu diperlukan agar masyarakat luas mengetahui dan bagi yang berminat mendaftarkan diri dapat menyiapkan persyaratan yang diperlukan sebelum pendaftaran dibuka secara resmi.
Pada dua minggu di awal September, BKN mengharapkan penetapan formasi oleh Kementerian PAN-RB tentang 76 Kementerian/Lembaga pusat ditambah 526 pemerintah daerah. Sehingga ada waktu antara dua minggu, minggu pertama untuk Kementerian/Lembaga di pusat, sementara satu minggu untuk yang pemerintah daerah.
"Adapun hari ini, masyarakat memang baru bisa melihat formasi dan persyaratan lowongan serta membuat akun untuk pendaftaran. Pendaftaran sendiri di instansi akan dimulai pekan depan pada 26 September 2019," terang Ridwan saat jumpa pers di Kantor BKN, Jakarta Timur, Rabu (19/9).
Untuk itu, Mudzakir berpesan kepada calon pelamar agar benar-benar mencermati langkah-langkah dan syarat-syarat yang diperlukan dalam tahap pendaftaran.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana juga diterangkan telah bersurat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga/pemda untuk mengumumkan penerimaan CPNS instansi masing-masing pada tanggal 19 September 2018.
Jika belum bisa menyampaikan pengumuman secara detail, diharapkan dapat menyampaikan informasi secara umum yang sekurang-kurangnya memuat jabatan dan jumlah formasi yang dibuka. Jika pengumuman secara detail telah tersedia, diharapkan untuk mengumumkan kembali.
Haria mengakui pada praktiknya hingga hari ini, masih banyak instansi pemerintah yang belum menyediakan informasi wajib itu di situs SSCN. Menurut Ridwan salah satu penyebabnya adalah pergantian pejabat di daerah sehingga kebutuhan tenaga kerja berubah meski jumlahnya tetap sama.
"Ada pergantian pejabat pembina pegawai daerah tentu visi misi berbeda pada bulan April atau Mei mereka melakukan upload beban kerja dan jumlah tenaga kerja di sistem informasi di Kementerian PAN-RB," kata Ridwan. (*)
CNN Indonesia
