Sabtu, 23 Maret 2019
Follow:
Home
Polemik Impor Terus Bergulir, Data Beras Bikin Ribut
Kamis, 20/09/2018 - 15:02:38 WIB
 
 

JAKARTA- Polemik impor beras berulang. Kali ini, pemicunya adalah penerbitan izin impor beras oleh Kementerian Perdagangan, melawan keyakinan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bahwa pasokan beras nasional mencukupi.

Secara teori, suatu negara melakukan impor saat produksinya tidak menutup kebutuhan. Sebab, tanpa impor, di tengah permintaan yang melebihi pasokan, akan membuat harga melambung tinggi.

Karenanya, peran data yang menggambarkan pasokan dan permintaan menjadi kunci bukan?

Sayangnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyebut selama ini data produksi beras di Indonesia diperoleh dengan metode pandangan mata. Petugas Dinas Pertanian masing-masing daerah akan datang ke sawah, lalu mencatat luas tanam dan luas panen di petak sawah.

"Jadi, pandangan mata. Kira-kira. Kemudian, data dilaporkan berjenjang dari petugas di tingkat bawah, tengah, sampai ke atas," ujarnya, Rabu (19/9).

Setelah itu, produktivitasnya dihitung dengan metode 'ubinan.' Caranya, petugas akan menghitung produksi padi saat panen dari satu petak berukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter pada satu lahan.

"Setelah padi diambil, padi ditimbang dan dikonversi menjadi produksi Gabah Kering Panen per hektare (ha) dan dikonversi lebih lanjut menjadi Gabah Kering Giling," kata Dwi.

Padahal, ia menilai, teknik ini memiliki banyak kelemahan. Pertama, metode pandangan mata saat bergantung dari kondisi petugas saat melakukan survei. Kedua, pengumpulan data berjenjang dari tingkat terbawah hingga ke kementerian berisiko menimbulkan moral hazard.

Misal, katakan satu desa ingin mendapatkan bantuan, maka data produksinya dibikin bagus, meski sebetulnya hanya di atas kertas saja," jelasnya.

Tak cuma itu, metode ubinan juga memiliki kelemahan lantaran jarak tanam padi dan tingkat kemiringannya berbeda dalam satu lahan. Idealnya, hasil panen ditimbang.

Sekadar mengingatkan saja, tahun lalu, Kementerian Pertanian Amerika Serikat (USDA) pernah mengestimasi produksi beras di Indonesia. Hasilnya, disparitas produksi 28 persen lebih rendah dari perkiraan yang dibuat Kementerian Pertanian RI.

Tahun lalu, data Kementan melansir surplus beras 2017 mencapai 13,81 juta ton. Surplus itu dihitung dari jumlah produksi dikurangi total kebutuhan atau konsumsi beras nasional didasarkan jumlah penduduk dikalikan tingkat konsumsi per kapita.

Angka produksi padi 2017 mencapai 81,3 juta ton atawa setara 47,29 juta ton dengan pertumbuhan penduduk menjadi 261,89 juta dikalikan tingkat konsumsi 114,6 kilogram (kg), maka total konsumsinya mencapai 33,47 juta ton.

Sementara, metode yang digunakan USDA berbasis citra satelit untuk menghitung luas panen dan survei pasokan yang dimiliki pedagang dan pemerintah. Selain itu, USDA juga mempertimbangkan pergerakan harga. Sebab, logikanya, jika produksi melimpah, maka harga akan bergerak turun.

Sengkarut Rantai Distribusi

Sebetulnya, Dwi menuturkan harga jual beras di Indonesia cukup bagus mengacu Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 10,47 persen pada periode 2014-2016. "Artinya keuntungan yang didapat dari perantara hanya 10,47 persen dari harga jual," terang dia.

Kendati demikian, harus diakui, harga beras dalam negeri masih melampaui harga di Thailand dan Vietnam. Maklumlah, persoalan beras nasional tidak cuma terkait data pasokan dan permintaan yang tak akurat, tetapi juga rantai distribusi yang panjang.

Belum lagi, kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dinilainya semakin membuat runyam tata niaga beras. Satgas Pangan disebut menggunakan asumsi produksi beras yang keliru.

Ujung-ujungnya, harga beras melesat, baik karena rantai distribusi yang panjang maupun dugaan mafia beras. Jangan heran, margin yang diperoleh perantara dari harga jual kian menggiurkan, yaitu mencapai 26,1 persen pada tahun lalu.

'Mimpi' Surplus

Makanya, Dwi menganggap wajar jika Kementan mengklaim produksi beras nasional surplus. Toh, Kementan memiliki kepentingan untuk menciptakan swasembada beras.

"Namun, akademisi yang benar tidak pernah mempercayai data produksi yang dikeluarkan Kementerian Pertanian," tegasnya.

Pun demikian, dari sisi konsumsi, ia melanjutkan seharusnya data tak perlu dipersoalkan, karena trennya menurun. Sebab, menggunakan asumsi 2,5 juta ton per bulan atau 30 juta ton per tahun pun masih relevan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah bilang Kementan boleh saja mengklaim produksi beras surplus. Namun, kenyataan di lapangan berbeda, seperti harga beras tinggi dan menipisnya cadangan beras di gudang Bulog. Jangan heran, validitas data Kementan terus dipertanyakan.

Benahi Pendataan Beras

BPS menyadari bahwa data beras di Tanah Air perlu perbaikan. Makanya, sejak 2015 lalu, BPS tak lagi merilis data produksi beras. Sebagai gantinya, BPS menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan estimasi yang lebih obyektif.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan untuk menghitung luas panen, BPS tak lagi menggunakan estimasi pandangan mata dari data luas panen Kementan. Namun, BPS akan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dengan memanfaatkan citra satelit dan foto petugas di lapangan.

Kami sekarang dengan BPPT untuk melihat fase panen. BPPT yang memahami satelit dan mengajarkan kami. Untuk lahan baku dari Kementerian ATR, ada juga dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang memahami petanya," jelas Hisbullah.

Selanjutnya, data luas panen tersebut akan digunakan BPS untuk mengestimasi produksi dan produktivitas lahan per ha. Dengan demikian, BPS bisa memberikan estimasi produksi beras yang lebih objektif, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan pangan strategis. (*)

CNN Indonesia

 
Berita Terbaru >>
Makin Berat, Fredrich Yunadi Divonis MA 7,5 Tahun Penjara
KI dan Fitra Riau Gelar Bimtek Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi
PWI Riau Gelar Pelatihan Jurnalistik Wartawan Migas
Ada KPK Gadungan Coba Peras Keluarga Penyuap Romi
Upaya Padamkan Api, Water Bombing Sisiri Kawasan Karhutla di Riau
Kasus Duel Siswa dan Kepsek SMAN 2 Rakit Kulim Inhu Berakhir Damai
Waduh, 86 Hotspot Kepung Riau Hari Ini
Bantu Dana Pendidikan Daerah Tertinggal, Komunitas Anak Ceria Galang Dana di CFD
FPI Bantu Masyarakat Koto Aman yang Menunggu Nasib di Bawah Fly Over
Tertarik Cangkang Sawit, Pengusaha Jepang Temui Gubri
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com