Selasa, 26 Maret 2019
Follow:
Home
Lipsus: Kisruh RAPBD Riau 2019
Saiman: Ini Dendam Politik. Dedet: Bagian Mana yang Dihilangkan
Jumat, 14/12/2018 - 15:31:32 WIB
 
 

PEKANBARU - Persoalan tidak diakomodirnya visi misi Gubernur Riau (Gubri) terpilih dalam RAPBD Riau 2019 yang saat ini sudah diajukan ke Mendagri untuk disetujui, masih terus bergulir. Bahkan saling lempar kesalahan muncul kepermukaan, membuat rakyat juga bingung dan bertanya-tanya, karena masalah ini juga dibahas di media sosial.

"Saya kok bingung baca facebook ya Mbak, tentang komentar-komentar akan batalnya sekolah gratis ya, apa iya begitu, saya bingung, karena memang berharap sekolah anak gratis. Mahal lho sekolah di Pekanbaru ini, masuk SMAN saja tidak akan kurang dari Rp5 juta," kata Yurni (45), seorang pedagaang harian di Jalan Purwodadi Pekanbaru.

Menurut Yurni, salah satu harapannya saat ada pemilihan kepala daerah Riau beberapa waktu lalu adalah soal pendidikan gratis. Perempuan yang memiliki 4 anak ini, paling besar masih di SMA, memang senang betul soal akan adanya pendidikan gratis. karena dia telah merasakan bagaimana pahitnya jika anaknya masuk sekolah baru, baik tingkat SD, SLTP dan SLTA.

"Masuk SMPN saja bayar sampai Rp3 juta," kata Yurni.

Salah seorang tim transisi yang juga pengamat politik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan menyatakan, salah satu point penting dari visi misi Gubri terpilih yang tidak diakomodir memang masalah pendidikan gratis.

"Pendidikan gratis adalah janji pak Syamsuar kepada rakyat saat kampanye dulu. Harusnya ini diperhatikan, dimasukan, bukan diabaikan. Ini kepentingan rakyat, bukan kepentingan tim kami," kata Saiman.

Saiman juga menjelaskan, memang kewenangan Gubri hanya untuk tingkat SMA/SMK saja, sementara visi misi Syamsuar pendidikan gratis 12 tahun. tetapi bukan tak ada jalan keluarnya, karena bisa dilakukan lewat Bantuan keuangan (Bankeu) kepada daerah-daerah.

"Bisa lewat Bankeu, tak ada yang tidak bisa jika mereka memang peduli rakyat, jika mereka memang punya niat baik," ujar Saiman.

Saiman bahkan bercuriga ada kepntingan politik di balik hal ini, karena tidak mungkin usulan tim transisi yang sudah dikomunikasikan dengan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) terlupa kecuali dengan sengaja dilupakan. Sengaja dihilangkan.

"Ini dendam politik, ini sengaja dihilangkan, tidak ada good will mereka untuk rakyat," ujar Saiman Pakpahan, sambil menambahkan, mereka yang dimaksud bisa dari tim TAPD, bisa pula di DPRD Riau, karena RAPBD itu dibahas di DPRD Riau.

Selain soal pendidikan gratis, Saiman juga menyebutkan rencana pembangunan rumah sakit tipe B di daerah yang juga tidak diakomodir. Padahal RS ini sangat penting bagi masyarakat, agar jika mereka harus dirujuk, masyarakat daerah tidak hanya menuju Pekanbaru saja, karena daerah terdekat sudah ada RS.

"Pekanbaru itu jauh, belum sampai RSUD yang sakit, misalnya karena tabrakan, keburu kehabisan darah di jalan, meninggal, putus nyawa. Mengantisipasi inilah perlunya RS Tipe B di daerah tertentu. Tapi ini juga tidak diakomodir," kata Saiman.

Sudah Diserahkan ke Banggar

Sementara itu Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi menyatakan, meskipun sudah terlambat, upaya Pemerintah Daerah untuk tetap memasukkan usulan Gubernur Riau terpilih tetap terus dilakukan. Dibuktikan dengan membahas usulan yang turut disaksikan oleh tim transisi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih serta perwakilan dari Dirjen Keuangan Kemendagri.

Tak lupa, pembahasan RAPBD 2019 itu dilakukan bersama dengan Banggar DPRD Riau dan TAPD Pemprov Riau pada Senin 15 Oktober 2018 silam.

"Oleh karena itu kita tetap membahasnya dan kita undang Dirjen. Mereka (tim transisi) mempersilakan. Ini dia sudah kita siapkan surat satu dokumen lengkap yang semuanya ada disini," ujar Hijazi.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau ini juga membantah soal tudingan sejumlah pihak bahwa Pemprov Riau tak mengakomodir usulan tim transisi tentang visi misi Gubernur Riau terpilih.

"Tugas kita adalah membahas dan mengusulkan ke Banggar resmi, termasuk usulan tim transisi, ada semuanya lengkap, sudah ke banggar. Kalau perlu kita bongkar semua faktanya. Ada semua di dokumen ini, kita serahkan lengkap ke Dewan, ada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan usulan tim transisi. Satu dokumen lengkap," tegasnya sambil membuka dokumen..

Dedet: Yang Mana tak Diakomodir

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman balik mempertanyakan, usulan mana yang tidak diakomodir, seperti yang dituduhkan tim transisi. Karena menurut Dedet, panggilan akrabnya, jika jelas mana yang tak diakomodir, sebagai Wakil Ketua DPRD Riau dia akan menelusurinya.

Menurut Dedet, Tim Transisi tidak pernah secara spesifik menyatakan bagian mana yang tidak dipenuhi. Secara resmi juga tidak menyatakan bagian mana yang tidak masuk. Bahkan pihaknya baru mengetahui soal usulan Tim Transisi yang tidak masuk dari media sosial.

"Semua usulan terakomodir dalam rapat yang saya pimpin. Yang tidak diakomodir hanya kajian-kajian, seperti Pusat Studi Al-Quran, karena masih ada perbedaan soal lokasi. Kemudian DED (Detail Enginering Desain) yang bukan kewenangan daerah, seperti Bandara," kata Dedet.

Wakil Ketua DPRD ini juga menjelaskan, yang dibahas sudah sesuai yang diajukan TAPD dan pihaknya tidak bisaa menambahkan kegiatan baru, kecuali ditentukan dalam UU.

"Saya tidak tahu juga apakah usulan Tim Transisi ini dimasukan TAPD atau tidak," kata Dedet, sambil menambahkan, bahwa RAPBD tersebut dapat direvisi kembali dalam masa evaluasi.

Duduk Satu Meja

Salah seorang tokoh masyarakat di Riau yang juga seorang akademisi, Fachri Yasin menyatakan, jika kisruh soal RAPBD harus didudukan dalam satu meja, dalam sebuah diskusi, melibatkan pihak-pihaak terkait, agar tidak jadi bicara tanpa arti dan untuk kepentingan masing-masing.

"Ini harus didudukan, harus diselesaikan benang kusut ini, dimana hilangnya usulan tersebut. Karena jika benar hilang, ini tidak main-main, berarti mereka mencederai kepentingan dan rasa keadilan masyarakat," ujar Fachri.

Menurut Fachri, dalam diskusi masing-masing pihak jangan hanya bicara, tetapi mengembangkan dokumen masing-masing, sehingga jelas pada titik mana hal tersebut raib.

"Gak ada setan yang bisa menghilangkan, jika tidak dihilangkan secara sengaja, jika benar hilang," ujar Fachri, yang meminta sebaiknya diskusi dilakukan dalam waktu secepatnya, karena sebagai Gubernur Riau terpilih Syamsuar akan dilantik pada tanggal 21 Februari.

Menurut Fachri Yasin, bagusnya memang DPRD sebagai lembaga wakil rakyat yang melakukan diskusi, karena mereka yang duduk di sana adalah wakil rakyat, jadi berhak dan harus memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Ya harusnya didiskusikan atas inisiatif dewan, ini kan untuk rakyat, wajar mereka inisiatif mengundang Sekda dan Tim Transisi untuk berdiskui, jangan adu jari di medsos saja," kata Fachri.***/zie


 
Berita Terbaru >>
Makin Berat, Fredrich Yunadi Divonis MA 7,5 Tahun Penjara
KI dan Fitra Riau Gelar Bimtek Pengelolaan Informasi Berbasis Teknologi
PWI Riau Gelar Pelatihan Jurnalistik Wartawan Migas
Ada KPK Gadungan Coba Peras Keluarga Penyuap Romi
Upaya Padamkan Api, Water Bombing Sisiri Kawasan Karhutla di Riau
Kasus Duel Siswa dan Kepsek SMAN 2 Rakit Kulim Inhu Berakhir Damai
Waduh, 86 Hotspot Kepung Riau Hari Ini
Bantu Dana Pendidikan Daerah Tertinggal, Komunitas Anak Ceria Galang Dana di CFD
FPI Bantu Masyarakat Koto Aman yang Menunggu Nasib di Bawah Fly Over
Tertarik Cangkang Sawit, Pengusaha Jepang Temui Gubri
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com