JAKARTA- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie yang akan menolak poligami melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya bentuk mencari sensasi.

Sebab, kata Hidayat, PSI seakan lupa sedang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 yang berasal dari PDIP. Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut merupakan anak dari Presiden RI pertama Soekarno dari istri Fatmawati.

"Pak Jokowi itu partainya PDIP. PDIP keringat Bu Megawati, Bu Megawati adalah putri Bu Fatmawati, Bu Fatmawati adalah istri kedua daripada Bung Karno. Bung Karno poligami. Terus dia menolak apa?" kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/12).

Hidayat menyarankan PSI agar memahami demokrasi di Indonesia, salah satunya yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila pertama itu, lanjutnya, mengakomodasi dan menghormati nilai-nilai agama di Indonesia termasuk di antaranya adalah masalah zakat, haji, dan menjadi peraturan UU, termasuk pernikahan.

"Jadi praktek di Indonesia berpoligami ada presiden berpoligami, ada wapres berpoligami. Wapres Bu Megawati, Pak Hamzah Haz berpoligami, dan Bu Mega-nya tidak mempermasalahkan. Kenapa kemudian yang baru datang, kalau dia ingin mencari sensasi dengan cara ini, yakinlah itu sensasi yang salah," katanya.

Dengan demikian, Hidayat mengatakan PSI tengah sengaja mencari ceruk pemilih yang anti-syariah atau dalam arti lain dia menyebut pihak-pihak yang belum memahami benar Pancasila.

"Jadi sekali lagi, belajarlah Pancasila dengan lebih baik dan benar supaya anda bisa berdemokrasi dengan baik dan benar di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum PSI Grace Natalie menyatakan partai yang dipimpinnya tidak akan pernah mentolerir apalagi mendukung praktik poligami.

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," kata Grace, di Surabaya, Selasa (11/12).

Tak hanya itu, kata dia, PSI juga akan memperjuangkan pemberlakuan larangan poligami bagi pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal yang sama pun akan diperjuangkan bagi para aparatur sipil negara (ASN).

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," kata Grace.

CNN Indonesia