Selasa, 19 Maret 2024
Follow:
Home
FW-KLA Diharap Mampu Bersinergi dengan Pemerintah
Rabu, 17/Juli/2019 - 18:20:15 WIB
 
Prosesi pengkukuhan Forum Wartawan Kota Layak Anak Pekanbaru

 
TERKAIT:
   
 


KLIKRIAU.COM, PEKANBARU - Forum Wartawan Kota Layak Anak (FW-KLA) bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja media massa di Aula Bappeda Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (17/7/2019).

Rapat kerja ini bersamaan dengan pengukuhan Forum Wartawan Kota Layak Anak (FW-KLA) Kota Pekanbaru Masa Bakti 2019-2020 dan disusul dengan penyerahan paket bantuan sekolah bagi peserta didik kurang mampu.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas DPPPA Drs Mahyuddin, para pemateri diantaranya Khairul Amri didampingi Dewan Etik Ramli, serta forum anak Pekanbaru.

Khairul Amri mengatakan, meski pengukuhan FW-KLA ini memakan waktu cukup lama dari mulai proses terbentuknya kepengurusan, dirinya tetap optimis FW-KLA bersama pemerintah bisa besinergi dalam mewujudkan Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. 

"Harapan kita rapat kerja ini bisa menghasilkan keputusan yang baik, mengigat periode forum kota layak anak tinggal setahun lagi, karena pada tahun 2020 mendatang kembali melakukan pemilihan kepengurusan forum kota layak anak," ungkap Khairul Amri.

Terkait peran media masa dalam mewujudkan kota layak anak, Khairul mengatakan, dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat pada dasarnya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kota layak anak. 

"Harus melibatkan banyak pihak. Jadi, bukan semata-mata menjadi tugas Pemerintah saja. Setalah dilakukan pengukuhan, tentunya forum wartawan kota layak anak harus mengerti dengan tugas dan fungsinya," ujarnya lagi.

Dikatakan juga, Forum Wartawan Kota Layak Anak ini juga diharapkan mampu menyajikan konten penayangan atau pemberitaan berimbang, serta yang paling penting tidak melanggar kaedah-kaedah hak anak.

Di dalam forum ini, sebut Khairul, sedikitnya ada 7 devisi yang harus dijalani, mulai dari devisi kelembagaan, devisi hak sipil dan kebebasan, devisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta devisi kesehatan dasar dan kesejahteraan. 

"Yang namanya kota layak anak bukan berarti kota yang sama sekali tidak punya masalah terhadap anak, tetapi setidaknya ada upaya kita terus menekan dan meminimalisir terhadap pelanggaran hak-hak anak. Makanya kita berharap forum ini bisa membantu kerja pemerintah dalam mewujudkan lima tingkatan yang harus dipenuhi untuk menuju Kota Layak Anak," pungkasnya.(win) 

 
Berita Terbaru >>
Operasi Keselamatan Tinombala, Ribuan Pelanggar Tertangkap ETLE, 28 Kecelakaan Terjadi
Pj Walikota Launching Mobil Layanan Cepat LPJU dan Bus TMP Gratis Bagi ASN
PJS Sulsel Kecam Kekerasan Terhadap Wartawan di Takalar, Diduga Pelakunya Mafia Solar
Burhanuddin Husin Kembali Nahkodai Pengprov PBVSI Riau 2024- 2028
Pemko Pekanbaru Gesa Perbaikan Infrastruktur untuk Masyarakat
KPID Riau Ungkap Temuan Siaran Penggiringan Opini di Pemilu 2024
Polisi Bongkar Ratusan Kilogram Sabu Jaringan Malaysia
Berkas Perkara P 21, Dua Tersangka Ledakan Smelter PT ITSS Diserahkan Kejari Morowali
TUMBUH by Astra Financial, Raih Promo Menarik dan Menangkan Sepeda Motor!
Subsidi Bunga Pinjaman Bagi UMKM, 500 Pelaku Usaha Ajukan Permohonan
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2022 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com