Sabtu, 24 08 2019
Follow:
Home
FW-KLA Diharap Mampu Bersinergi dengan Pemerintah
Rabu, 17/07/2019 - 18:20:15 WIB
 
Prosesi pengkukuhan Forum Wartawan Kota Layak Anak Pekanbaru

 



KLIKRIAU.COM, PEKANBARU - Forum Wartawan Kota Layak Anak (FW-KLA) bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru menggelar rapat kerja media massa di Aula Bappeda Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (17/7/2019).

Rapat kerja ini bersamaan dengan pengukuhan Forum Wartawan Kota Layak Anak (FW-KLA) Kota Pekanbaru Masa Bakti 2019-2020 dan disusul dengan penyerahan paket bantuan sekolah bagi peserta didik kurang mampu.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas DPPPA Drs Mahyuddin, para pemateri diantaranya Khairul Amri didampingi Dewan Etik Ramli, serta forum anak Pekanbaru.

Khairul Amri mengatakan, meski pengukuhan FW-KLA ini memakan waktu cukup lama dari mulai proses terbentuknya kepengurusan, dirinya tetap optimis FW-KLA bersama pemerintah bisa besinergi dalam mewujudkan Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. 

"Harapan kita rapat kerja ini bisa menghasilkan keputusan yang baik, mengigat periode forum kota layak anak tinggal setahun lagi, karena pada tahun 2020 mendatang kembali melakukan pemilihan kepengurusan forum kota layak anak," ungkap Khairul Amri.

Terkait peran media masa dalam mewujudkan kota layak anak, Khairul mengatakan, dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat pada dasarnya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kota layak anak. 

"Harus melibatkan banyak pihak. Jadi, bukan semata-mata menjadi tugas Pemerintah saja. Setalah dilakukan pengukuhan, tentunya forum wartawan kota layak anak harus mengerti dengan tugas dan fungsinya," ujarnya lagi.

Dikatakan juga, Forum Wartawan Kota Layak Anak ini juga diharapkan mampu menyajikan konten penayangan atau pemberitaan berimbang, serta yang paling penting tidak melanggar kaedah-kaedah hak anak.

Di dalam forum ini, sebut Khairul, sedikitnya ada 7 devisi yang harus dijalani, mulai dari devisi kelembagaan, devisi hak sipil dan kebebasan, devisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta devisi kesehatan dasar dan kesejahteraan. 

"Yang namanya kota layak anak bukan berarti kota yang sama sekali tidak punya masalah terhadap anak, tetapi setidaknya ada upaya kita terus menekan dan meminimalisir terhadap pelanggaran hak-hak anak. Makanya kita berharap forum ini bisa membantu kerja pemerintah dalam mewujudkan lima tingkatan yang harus dipenuhi untuk menuju Kota Layak Anak," pungkasnya.(win) 

 
Berita Terbaru >>
NKRI Bersyariah Rahmatan Lil Alamin

Mahasiswa Psikologi UIR Praktek Lapangan di IIUM Selangor
Cucu Sumantri Apresiasi Dukungan Pemkab Rohil
'Air Janggi - Meniti Langkah' Ceritakan Rusaknya Lingkungan Sungai di Riau
Bupati Inhu Harap Wartawan Terus Tingkatkan Kompetensi
Pemko Pekanbaru Sabet Predikat KLA Kategori Nindya
Sukiman: ISQ Syekh Ibrahim Pabrik Akhlak Islami
Disnakbun Rohul Imbau Masyarakat Asuransikan Hewan Ternak
DKP Siak Gelar Lomba Pangan Lokal dan Cipta Menu
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com