PEKANBARU - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Riau menyatakan menolak kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan  program umroh digital, kerjasama dengan dua Unicorn.

Menurut Ketua ASITA Riau, Dede Firmansyah, kebijakan pemerintah diyakini akan merugikan banyak pihak, terutama para dari sikap pemerintah yang enggan merangkul para pengusaha biro perjalanan umroh Tanah Air.

"Seharusnya pemerintah merangkul dan bekerjasama dengan perusahaan biro perjalanan Tanah Air serta memperhatikannya, bukan malah memperbesar usaha yang sudah besar," kata Dede, Rabu (17/7/2019) di Pekanbaru.

Sebelumnya diberitakan, ada 2 unicon yang akan menggarap umroh digital, yakni Tokopedia dan Traveloka.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan secara jelas bahwa penyelenggaraan umroh dan haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Pangsa pasar 4 juta jemaah umroh yang sebelumnya dikelola sekitar 3000 perusahaan akan sangat memungkinkan akan dimonopoli oleh 2 unicon tersebut, dimana para investornya didominasi oleh pihak-pihak asing dan belum tentu muslim.

Menurut Dede, program umroh digital sejatinya merupakan ancaman nyata bagi perusahan biro perjalanan wisata wabilkhusus yang konsen pada perjalanan umrah. Meski program tersebut hingga saat ini belum diterapkan.

"Hal seperti ini terjadi saat pemerintah membuka akses kepada perusahan starup di sektor perjalanan wisata yang membuat banyak perusahaan biro perjalanan wisata di tanah air  gulung tikar. Kondisi yang sama sangat mungkin terjadi pada perusahaan biro perjalanan umroh," ujar Dede.**/bpc