JAKARTA - Presiden Jokowi mengingatkan agar pembangunan infrastruktur harus mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap produk-produk dalam negeri. Hal ini dikatakan Presiden saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019 di Jakarta.
“Ini saya ingatkan, jangan sampai pembangunan infrastruktur terlalu banyak menggunakan barang-barang import dan meninggalkan kelas UKM (Usaha Kecil Menengah) kita,” kata Presiden.
Kepala Negara juga meminta agar para pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi mengajak pengusaha UKM bekerja dalam pembangunan dan juga meningkatkan kualitas penggunanya dan diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat .
“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius, agar pembangunan infrastruktur besar-besaran ini mendongkrak industrialisasi dalam negeri. jadi ngefeknya pada pembangunan industrialisasi di dalam negeri kita,” tegas Kepala Negara.
Pemerintah, lanjut Presiden, menyediakan alat berat produksi dalam negeri, kebutuhan baja produk dalam negeri dan berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya dari dalam negeri. Sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur pada akhirnya pasti terkait dengan kesiapan pendanaan. Tidak mungkin semua infrastruktur yang dibangun bergantung pada APBN.
"Karena itu, harus kreatif financing seperti Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), lalu ada PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) dan yang lain-lainnya. Untuk daerah-daerah yang Internal Rate of Return (IRR) nya rendah, biar pemerintah yang menangani. Karena ini biasanya swasta tidak mau menyentuhnya,“ kata Jokowi.
Menurut Presiden, dirinya selalu menyampaikan beri prioritas pada swasta dulu, kalau swasta tidak mau, silakan BUMN mengerjakan, terutama yang internal rate of returnnya rendah karena ada suntikan payment.
Presiden juga mengingatkan juga agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jangan ambil semuanya. Berikan ruang bagi swasta termasuk para pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
“Ini selalu banyak sekali kontraktor lokal provinsi, kabupaten/kota berkeluh kesah kepada saya, “pak kok semuanya diambil BUMN?”Saya sudah perintahkan ini, tidak sekali dua kali. Dan saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang yang sebesar-besarnya,” tegas Presiden.***/ril