Jum'at, 28 Februari 2020
Follow:
Home
Soal Mutasi Pejabat Pemprov Riau, Pakar Otda Sebut Sudah Prosedural
Rabu, 15/01/2020 - 08:00:16 WIB
  Prof. Dr. Djohermansyah Djohan MA.  

PEKANBARU,KLIKRIAU.COM - Heboh soal mutasi pejabat eselon III dan IV Pemprov  Riau kemarin, ditanggapi arif oleh pakar Otonomi Daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan MA.

Dia menilai, pelantikan tersebut tak ada yang salah dan sudah sesuai dengan mekanisme. "Menurut saya tidak ada yang salah terkait mutasi 500 pejabat eselon III dan IV di Pemprov Riau itu. Sebab, tidak ada aturan yang dilanggar ataupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam penetapan pejabat baru tersebut. Semua sudah sesuai aturan, prosedur dan mekanisme," kata Djohermansyah Djohan, Selasa (14/1/2020). 

Menurut mantan Pejabat  Gubernur Riau ini, di satu sisi heboh dan viralnya pelantikan 500 pejabat eselon IV dan III di Riau ada nilai positif untuk koreksi kebijakan. Tapi sayangnya tidak berdasarkan pengetahuan yang memadai tentang dunia  birokrasi pemerintahan. "Bisa juga viralnya berita mutasi pejabat Riau kemungkinan karena efek Pilkada dan belum kunjung move on," ujarnya. 

Dijelaskan Djo, pengangkatan pejabat eselon III dan IV memang tidak melalui pansel seperti eselon I dan II. Tapi tetap ada assesment dengan syarat-syarat, kompetensi, pengalaman atau jam terbang serta kemampuan manajerialnya. 

"Jadi orang-orang yang akan dilantik itu ada penilaiannya. Terutama yang berperan dalam hal ini adalah BKD, Badan Kepegawaian Daerah," terang Djo. 

Dikatakan Djohermansyah, penilaian itu kalau dilakukan secara objektif, tidak melihat asal usul atau karena hubungan perkawinan, pertalian darah baik dengan pejabat BKD, Sekda maupun gubernur, tentu akan dianggap normal dan sudah sesuai  aturan. 

"Jadi siapapun kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan secara normatif, tidak ada pelanggaran dan tidak sedang menjalani hukuman atau tidak ada catatan, maka boleh menduduki jabatan itu," tegasnya. 

Apalagi sampai saat ini, sebut Djo, belum ada aturan dalam dunia pemerintahan yang mengatur tentang hubungan keluarga, pertalian darah atau kekerabatan seperti lembaga korporasi. 

"Misalnya kalau di perbankan, tidak boleh suami atau isteri yang bekerja dalam unit organisasi yang sama. Nah, di dunia pemerintahan belum ada aturan itu," katanya.  

Sebagai birokrat senior yang menempati banyak jabatan strategis di pemerintahan, Djohermansyah mengaku. banyak menemukan perlakuan tidak fair terhadap pejabat karir, berprestasi dan berpengalaman akibat isu nepotisme maupun politik dinasti. Misalnya, tentang seorang asisten I Bidang Pemerintahan di Sultra yang disorot publik, sementara hasil  seleksi yang dilakukan tim pansel menempatkannya di urutan pertama dari tiga calon Sekdaprov setempat. 

"Ada hal yang harus kita maklumi bahwa orang yang sudah berkarir di birokrasi, jangan diperlakukan tidak adil ketika ada kakak atau saudaranya  menjadi pejabat politik seperti  gubernur, bupati atau walikota. Mesti dilihat secara baik dan cermat sehingga fair menilainya. Jangan langsung dicap sebagai nepotisme," Djohermansyah mengingatkan. 

Nepotisme sendiri beda dengan politik dinasti yang kini banyak dialamatkan kepada Gubernur Syamsuar maupun Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya. Menurut Djo, politik dinasti itu berkaitan dengan seorang Gubernur, Bupati maupun Walikota setelah dua kali menjabat kemudian "mewariskan" jabatannya kepada anaknya yang baru tamat kuliah.  

"Atau isterinya yang tidak jelas sekolahnya, tiba-tiba dari ketua tim PKK lalu maju menggantikan posisinya sebagai Gubernur, Bupati atau walikota. Itu patut dipersoalkan," pungkasnya.(rls)

 
Berita Terbaru >>
Komit Tindaklanjuti MoU, Unilak Gelar Pelatihan Relawan Karhutla
HT Yakin Menang Mutlak di Desa Sialang Indah
Pengurus JMSI Riau Galang Dana untuk Bantu Pengobatan Anak Wartawan
Terharu Dibezuk HT, Sarah Calon Hafizoh Doakan HT Jadi Bupati Pelalawan
Warga Dua Desa di Teluk Meranti Satu Suara Menangkan HT
Kenang Jasa-jasa Kadispar Riau, Tiga Ruangan Pertemuan Bertukar Nama
Sebelum Menaiki Pesawat, Presiden Jokowi Berpesan Dashboard Lancang Kuning Bagus Sekali
Kapolda Riau Lepas Peserta Lomba lari Fun Run di Kota Dumai
HT Minta Tidak Ada Pihak yang Intimidasi Warga dan Tim
Diduga Camat Kongkalikong, Honor RT/RW 2 Bulan Tak Dibayar
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com