Sabtu, 30 Mei 2020
Follow:
Home
Pemprov Riau Putuskan Hubungan Kerjasama dengan PT Lippo Karawaci
Selasa, 04/02/2020 - 21:54:00 WIB
 
 

PEKANBARU -  Tak kunjung mendapat kejelasan tentang besaran penambahan  dana bagi hasil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau putuskan hubungan dengan PT Lippo Karawaci atas hak pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru. 

Selanjutnya, pengelolaan hotel berbintang empat tersebut, akan dikelola sendiri.

"Sudah diputuskan, PT Lippo Karawaci tak lagi  punya hak mengelola Hotel Arya Duta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Mardoni Akrom, Selasa (4/2/20).

Pada hal, persoalan itu sudah lama disampaikan dan selalu tidak ada pernah ada jawaban kepastian dari pihak pengelola. Hingga akhirnya, sikap tegas harus diambil Pemprov Riau.

"Sampai malam tadi kami tunggu belum juga ada kepastian besaran bagi hasil dari Hotel Aryaduta Pekanbaru dari Lippo Karawaci," paparnya.

Setelah keputusan itu diambil, lanjut Doni, maka untuk kedepan Pemprov Riau tidak akan lagi membahas mengenai besaran dana bagi hasil pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru.

"Untuk kedepannya, diskusi dengan Lippo tidak lagi soal bagi hasil, namun mekanisme penghentian kerjasama pengelolaan Hotel Aryaduta," ujarnya.

Untuk mendalami mekanisme pemutusan kerjasama tersebut, pihak Biro Ekonomi akan melakukan rapat dengan Biro Hukum Pemprov Riau, Biro pemerintahan dan kerjasama, BPKAD dan juga Inspektorat Riau. 

Rapat itu menindaklanjuti hasil rapat dengan Komisi III DPRD Riau, yang menyarankan harus ada kajian terhadap penghentian kerjasama tersebut.

"Kalau nanti Pemprov Riau yang mengelola Hotel Aryaduta Pekanbaru, kajiannya seperti apa. Itu yang saat ini sedang kami pelajari," ungkapnya.
Lebih lanjut Doni menjelaskan, kontrak kerjasama antara Pemprov Riau dengan Lippo Group memang berakhir pada 2026 mendatang. Artinya masih ada rentang waktu yang tersisa 6 tahun.

"Jadi perlu kita bahas mekanisme sisa waktu itu seperti apa. Ini yang sedang kami pelajari. Yang jelas kita ingin polanya menguntungkan Pemprov Riau," ujar Doni. (*)

 
Berita Terbaru >>
Maiyuni: Kecil Tapak Tangan, Nyiru Kami Tadahkan
Kuasa Hukum Harap Hakim Tidak Membatasi Jumlah Saksi
Zufra: Lengkapi Dokumen, Lapor ke Mendagri
Bappeda Riau Sebut Akan Mengkaji Ulang
Gubri: Hindari Terpapar Covid-19 Masyarakat Sebaiknya Salat Idul Fitri di Rumah
Surat Perjalanan Khusus Warga Masuk Riau akan Diverifikasi Ulang
Harimau Sumatera Mati di Lahan Konsesi Arara Abadi dengan Kaki Terjerat
5 Fraksi Minta PKS Ganti Hamdani Jadi Ketua DPRD Pekanbaru
Antar 150 Paket Tajil dan Buka Puasa untuk Anak
Hendry: Hakim Langgar Kode Etik dan Tertib Hukum Acara Perdata
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com