Sabtu, 30 Mei 2020
Follow:
Home
Sekdaprov: Pengelolaan Sektor Pembangunan Harus Berkeadilan Berkelanjutan, Optimal dan Terpadu
Senin, 02/03/2020 - 22:01:54 WIB
 
 

PEKANBARU - Pembangunan konstruksi sangat penting keberadaannya dalam rangka peningkatan usaha dan kegiatan ekonomi nasional. 
Dengan demikian, pengelolaan sektor pembangunan harus dapat dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Indra Jaya Rasyid  saat membuka secara resmi acara Musyawarah Bersama Asosiasi Konstruksi di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (2/3/2020). 

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Ir Ruslan Rivai, serta melibatkan 15 asosiasi konstruksi di Riau.

Dalam penyampaiannya  Yan Prana juga memberikan berapa catatan yang harus diingat dalam pembangunan infrastruktur daerah. 
"Khususnya di Riau harus melihat aspek kultur dan budaya serta tidak merusak keberlangsungan  kehidupan ekologis dan merusak Sumber Daya Alam kita," ujar Yan Prana. 

Namun dia  juga menyadari bahwa kebutuhan permintaan pekerjaan infrastruktur terus meningkat secara signifikan sebagai dampak langsung dari perkembangan daerah, serta isu globalisasi yang turut menjadi perhatian semua.

Berkaitan dengan sektor konstruksi ini juga, lanjut Yan Prana, beberapa waktu yang lalu, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai telah diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Untuk ruas Riau-Sumbar tahun ini juga akan dimulai pembangunannya.

Sehubungan dengan penguatan infrastruktur Riau seperti itu, tentunya akan berdampak pada sektor usaha konstruksi saat ini, dimana sektor ini menjadi penunjang pembangunan infrastruktur baik perkotaan maupun pedesaan. 

Hal ini juga sangat beralasan infrastruktur berfungsi sebagai tulang punggung dan memiliki peran yang sangat dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah, termasuk di Riau.
"Kita berharap pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Riau harus dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dengan penguatan SDM-SDM sektor konstruksi yang bersertifikasi," tambahnya.

Sementara itu, mewakili Ketua Umum Asosiasi Nasional Husni Thamrin dalam sambutannya mengatakan pihaknya mengapresiasi Musyawarah Bersama oleh 15 Asosiasi konstruksi Riau ini.

"Ini luar biasa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, tak hanya di Riau bahkan di Indonesia baru ini terjadi. Musyawarah Bersama melibatkan 15 asosiasi, bahkan 9 ketua nasionalnya juga datang. Ini luar biasa. Sampai saat ini adalah rekor nasional," ujar Husni.

Ia menyampaikan musyawarah bersama ini digelar secara bersamaan oleh 15 asosiasi bukan hanya karena melakukan efisiensi biaya-biaya. Namun lebih kepada pembuktian kepada masyarakat bahwa sesama asosiasi tidak boleh saling mendahului tetapi harus saling bergandengan tangan untuk membina dan mengayomi masyarakat di bidang konstruksi.

"Ini kita buktikan, hari ini 15 asosiasi jasa konstruksi bergandengan tangan sesuai dengan tema acara hari ini yaitu dengan musyawarah bersama kita tingkatkan semangat kebersamaan dalam membangun infrastruktur yang lebih baik," ujarnya.

Dikatakan Husni Thamrin, dengan kondisi yang saat ini banyak terjadi dimana-mana, termasuk dalam rangka mengejar persiapan UU Nomor 2 tentang jasa konstruksi, mengejar pengalaman kerja daripada perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang dipinjamkan.

"Hal ini sangat berbahaya dan sangat beresiko sekali. Kemarin ada terjadi di Kepulauan Riau, penandatanganan proyek, susah mencari proyek. Nah dipinjamkanlah perusahaan tersebut. Dan akhirnya tersandung hukum, yang kena adalah Direktur perusahaan itu sendiri," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya berpesan dan berharap kepada teman-teman yang menjadi kontraktor di Provinsi Riau, agar jangan pernah sekali-kali untuk meminjamkan perusahaannya kepada orang lain baik itu teman, saudara atau siapapun itu.

"Karena resikonya akan akan terjadi pada kita sendiri. Ini selalu saya tekankan dan sudah sering terjadi. Mudah-mudajan ini tidak terjadi," tukasnya.(*)

 
Berita Terbaru >>
Maiyuni: Kecil Tapak Tangan, Nyiru Kami Tadahkan
Kuasa Hukum Harap Hakim Tidak Membatasi Jumlah Saksi
Zufra: Lengkapi Dokumen, Lapor ke Mendagri
Bappeda Riau Sebut Akan Mengkaji Ulang
Gubri: Hindari Terpapar Covid-19 Masyarakat Sebaiknya Salat Idul Fitri di Rumah
Surat Perjalanan Khusus Warga Masuk Riau akan Diverifikasi Ulang
Harimau Sumatera Mati di Lahan Konsesi Arara Abadi dengan Kaki Terjerat
5 Fraksi Minta PKS Ganti Hamdani Jadi Ketua DPRD Pekanbaru
Antar 150 Paket Tajil dan Buka Puasa untuk Anak
Hendry: Hakim Langgar Kode Etik dan Tertib Hukum Acara Perdata
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com