Rabu, 27 Mei 2020
Follow:
Home
Mantan Manager Duta Palma Ditahan KPK Terkait Korupsi Alih Fungsi Hutan Riau
Minggu, 05/04/2020 - 14:54:49 WIB
 
 

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun, Suheri Terta ditahan KPK selama 20 hari ke depan.

"Setelah dilakukan serangkaian penyidikan, penyidik KPK melakukan penahanan rutan pada tersangka Suheri Terta, dalam dugaan korupsi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 pada Kementerian Kehutanan RI," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (5/4/2020), seperti dilansir dari detik.com.

Suheri sebelumnya menjabat Legal Manager PT Duta Palma Grup pada tahun 2014. Suheri Tirta baru saja selesai menjalani masa tahanan selama 1 tahun di Rutan Pekanbaru, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan. Suheri sempat menjadi borunan Kejaksaan Negeri Pelalawan selama 4 tahun sebelum akhirnya ditangkap pada tahun 2019.

"Sejak Februari 2020 atas izin dari Direktorat Jenderal (Ditjen) PAS penahanan dipindahkan ke Rutan KPK untuk memudahkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK," kata Ali.

Kasus ini yang menjerat Suheri Terta ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014, pada Annas Maamun sebagai Gubernur Riau saat itu dan Gulat Medali Emas Manurung, sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau. Baik Annas maupun Gulat telah divonis bersalah hingga putusannya berkekuatan hukum tetap.

Dalam pengembangan kasus, KPK menjerat dua tersangka baru yakni Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Selain itu, KPK juga menjerat PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi. PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

 
Berita Terbaru >>
Maiyuni: Kecil Tapak Tangan, Nyiru Kami Tadahkan
Kuasa Hukum Harap Hakim Tidak Membatasi Jumlah Saksi
Zufra: Lengkapi Dokumen, Lapor ke Mendagri
Bappeda Riau Sebut Akan Mengkaji Ulang
Gubri: Hindari Terpapar Covid-19 Masyarakat Sebaiknya Salat Idul Fitri di Rumah
Surat Perjalanan Khusus Warga Masuk Riau akan Diverifikasi Ulang
Harimau Sumatera Mati di Lahan Konsesi Arara Abadi dengan Kaki Terjerat
5 Fraksi Minta PKS Ganti Hamdani Jadi Ketua DPRD Pekanbaru
Antar 150 Paket Tajil dan Buka Puasa untuk Anak
Hendry: Hakim Langgar Kode Etik dan Tertib Hukum Acara Perdata
 


Home

Redaksi | Pedoman Media Siber | Indeks Berita
© 2012-2017 PT Media Klik Riau, All rights reserved.
Comments & suggestions please email : redaksi.klikriau@gmail.com