JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki musim kemarau di tiga provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi.
Menurut prediksi BMKG, tiga provinsi tersebut memasuki kemarau pada bulan Juni hingga Juli. Pemerintah menyiapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC), berupa hujan buatan mulai Mei ini.
"Karena pada bulan tersebut potensi awan masih optimal untuk penyemaian garam untuk hujan buatan," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (30/4/2020).
Riau, Sumatera Selatan dan Jambi dipilih sebagai tiga lokasi TMC karena memiliki indikasi karhutla lebih besar ketimbang wilayah lain. Ruandha mengatakan karhutla bahkan sudah terjadi di Pulau Rupat dan Bengkalis, Riau awal tahun ini.
TMC bakal dilakukan dengan pesawat CN 235 dengan bantuan TNI, bersama BPPT, BMKG, BNPB dan KLHK. Pesawat ini mempunyai kapasitas lebih besar dari pesawat yang dimiliki BPPT.
"KLHK juga mendorong peran aktif mitra pelaku usaha dan Pemda mendukung pelaksanaan TMC dan pembasahan lahan gambut, seperti pembuatan sekat kanal, pembangunan sumur bor, dan embung di wilayah kerjanya," tambah Ruandha.
TMC sendiri sudah dilakukan tahun ini dengan kapasitas 27 sorti. Sebanyak 21 ton garam ditaburkan dalam proses tersebut untuk menurunkan hujan.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan hal serupa. Ia mendorong pihak korporasi untuk turut bertanggung jawab dalam pencegahan karhutla.
"Biaya TMC cukup besar, jadi harus dilakukan pada area prioritas yang terjadi karhutla berulang selama lima tahun terakhir. Sehingga lokasi turunnya hujan buatan hasil penyemaian awan bisa mencegah karhutla," ujarnya keterangan pers pada situs resmi KLHK, Selasa (28/4/2020).
Berdasarkan data rekapitulasi karhutla pada situs SiPongi KLHK, luas lahan yang terbakar sampai pertengahan tahun 2020 ini mencapai 8.253 hektare. Rinciannya paling luas terjadi di Riau dengan 2.765 hektare terbakar, disusul Papua Barat dengan 1.419 hektare, Kalimantan Barat 770 hektar dan Kalimantan Tengah 725 hektare.***
