PEKANBARU, KLIKRIAU.COM - Ribut soal penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 oleh pemerintah, ditanggapi dingin oleh tokoh masyarakat Riau, H Fauzi Kadir. Katanya, percuma saja  membahas masalah yang dari awal sudah tak jelas ujung pangkalnya.  

"Dari awal kita sudah salah. Salah dalam memilih pemimpin yang benar. Kalau sekarang dibahas, ya dah tak ada ujung pangkalnya," ucap Fauzi kepada berazam.com, Kamis (30/4/2020).

Pun begitu, dirinya mengaku prihatin dengan sikap para anggota dewan (legislatif) yang dinilainya tak 'berbuhyi' ketika rakyat dalam kesusahan seperti saat ini. Mestinya, sebagai wakil rakyat mereka berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan penguasa.

Seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tak jelas. Khususnya ketidakjelasan bantuan sosial (Bansos) pangan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Disinilah peran pemerintah yang membuat kebijakan diatas kepentingan rakyat.

"Proses politik itu terjadi, disitu pula k Adilan itu hadir disana. Jika tidak, dikahwatirkan akan mendapatkan perlawanan sosial dari masyarakat. Dan ini bisa kita lihat dari penolakan RT/RW di beberapa kelurahan di Pekanbaru, terkait bantuan sembako yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru," ujar Fauzi.

Sebab, sebut Fauzi, belasan ribu paket sembako yang dikucurkan Pemko itu tidak sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan dan diberikan pihak RT/RW. Begitu juga dengan  mekanisme pendistribusian, sumber dan besaran anggaran Bansos juga dinilai tidak dilakukan secara transparan.

"Mengapa banyak RT/RW menolak, tentu ada sebab. Ini yang mesti dicermati oleh pemerintah kota. Bisa jadi jumlah yang diberi tak sebanding dengan jumlah masyarakat di satu RT tersebut. Atau isinya tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ibarat kata, seperti buah Semangka, diluar tampak hijau, tapidi dalam isinya merah. Wajar saja ketua RT nya takut dan kemudian menolak bantuan tersebut," tukasnya.

Peluang terjadinya penyelewengan terkait bantuan itu juga sangat terbuka lebar. Dimana ada oknum yang tak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan kelompok dan golongannya saja.

"Dah dari dulu kalau sudah menyangkut duit negara, macam monyet semuanya. Makanya ini harus dikontrol. DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Jangan hanya diam saja melihat kondisi rakyat yang lagi susah sekarang. Mereka mesti pertanyakan masalah ini kepada walikota dan secepatnya mencarikan solusi. Bukan hanya dibiarkan dan makan gaji buta saja," pungkas Fauzi.

Fauzi berharap, para pembuat kebijakan untuk bertindak dan berbuat dengan hati, jangan hanya mengandalkan otak saja. Rakyat sekarang dah susah, jangan pula ditambah susah. "Ingat sudah menjadi tugas kalian para wakil rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Sebagai pejabat negara, kalian harus tunjukkan kemampuan," tutup Fauzi sembari mengatakan, bagaimana pembatasan sosial itu bisa berjalan baik, dan keadilan itu bisa hadir.(sir)