PEKANBARU - Menanggapi langkanya gas 3 kg dalam kota Pekanbaru yang menjadi keluhan masyarakat, Ketua komisi II  DPRD Kota Pekanbaru, T Azwendy Fadjri sangat memyayangkan kondisi ini dan meminta pemerintah  bertanggungjawab.

"Pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terjadi, kasihan masyarakat yang membutuhkan tetapi barang yang dibutuhkan tidak ada," ujar Azwendy.

Menurut Politisi Demokrat ini juga, kelangkaan gas 3 kg bersubsidi ini diduga akibat adanya pelaku usaha, baik kedai kopi, restoran, rumah makan yang masih menggunakan gas 3 kg. Sehingga jatah masyarakat yang menggunakan gas 3 kg menjadi berkurang.

"Penggunaan gas 3 kg ini tidak tepat sasaran. Masak pelaku usaha masih menggunakan puluhan gas 3 kg, ini ada apa? Dimana letak pengawasan pemerintah dan pihak Pertamina. Seharusnya gas 3 kg bersubsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, bukan pelaku usaha," ujar Azwendy.

Untuk itu, pihaknya di DPRD Kota Pekanbaru berharap semua lapisan masyarakat, baik itu LSM, Ormas hingga pemerintah Kabupaten dan kota hingga provinsi serta pengurus partai dan kepolisian untuk bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan.

"Bagi pelaku usaha yang masih menggunakan gas 3 kg bersubsidi seharusnya diberikan teguran awal, kalau pelaku usaha masih menggunakan gas 3 kg bersubsidi, maka perlu diberikan sanksi yang berat. Bila perlu dipidanakan, sebab gas 3 kg itu bukan lagi hak pelaku usaha tetapi sudah menjadi hak masyarakat miskin," tutup Azwendi.***/zie/hlc