JAKARTA (KLIKRIAU.COM) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemanfaatan hasil investasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain. Fatwa ini tercantum dalam Fatwa MUI nomor 09/Ijatima Ulama/VIII/2024 yang dimuat dalam buku 'Konsensus Ulama Fatwa' yang diterbitkan MUI.

"Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal Bipih calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah haram," bunyi putusan Fatwa MUI tersebut.

Selain itu, MUI menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal Bipih untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jemaah lain termasuk dalam kategori berdosa. MUI merekomendasikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan menjadikan keputusan ini sebagai panduan.

MUI juga meminta BPKH menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jemaah haji dapat dilindungi secara optimal. Presiden dan DPR juga direkomendasikan oleh MUI untuk memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin dan melindungi hak-hak calon jemaah haji yang telah membayar setoran dana haji.

"Menjamin keamanan dana milik jemaah, menjamin rasa keadilan jemaah serta menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat," tambah MUI dalam rekomendasinya.(*)