“Sebanyak 10.033 narapidana dewasa dan 57 anak yang diusulkan mendapat remisi saat ini sedang menjalani masa pidana di Lapas, Rutan, dan LPKA di Provinsi Riau,” jelas Budi, Kamis (15/0/24).

Budi menambahkan bahwa remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan serius. Jumlah remisi yang diterima bervariasi tergantung pada masa hukuman yang telah dijalani, yang dikenal sebagai RU-I.

“Dari 10.033 narapidana dewasa yang diusulkan menerima remisi umum, 9.913 orang tetap menjalani masa hukuman setelah mendapatkan remisi,” kata Budi. Sementara itu, sebanyak 120 orang napi dewasa diusulkan untuk dibebaskan setelah mendapatkan pengurangan masa hukuman melalui remisi (RU-II).

Budi menegaskan bahwa pengajuan remisi dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar, dengan seluruh data dan proses pengajuan dikelola melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) secara otomatis. “Proses pemberian remisi ini tidak dipungut biaya alias gratis,” tegasnya.

Budi juga menambahkan bahwa usulan remisi ini bersifat sementara, dan keputusan final akan diumumkan pada 17 Agustus mendatang. Ia mengingatkan seluruh warga binaan di Provinsi Riau untuk memanfaatkan program pembinaan dengan sebaik-baiknya. “Kami berpesan agar seluruh warga binaan di Provinsi Riau terus berkelakuan baik dan memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbaiki diri,” pungkas Budi.

Hingga 14 Agustus 2024, total narapidana di 16 Lapas/Rutan/LPKA di wilayah Kemenkumham Riau mencapai 15.037 orang, terdiri dari 12.122 narapidana dan 2.915 tahanan, sementara kapasitas hunian hanya 4.555 orang, menyebabkan kelebihan hunian sebesar 330 persen dari kapasitas yang seharusnya.(*)