PEKANBARU (KLIKRIAU.COM) - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum LSM Riau Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau di Jl Cut Nyak Dien, Pekanbaru, pada Kamis (12/9/2024). Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan protes terkait rendahnya kualitas pendidikan di Riau, meskipun alokasi anggaran untuk sektor tersebut sangat besar.
Koordinator aksi, Indra Gunawan, dalam orasinya menyatakan bahwa anggaran pendidikan yang diambil dari APBN maupun APBD tidak digunakan secara maksimal.
"Mutu pendidikan di Riau sangat rendah, padahal anggaran untuk pendidikan yang didapat dari APBN atau APBD sangat besar," seru Indra yang didampingi Herman, di tengah massa yang bersemangat.
Selain itu, Indra juga menekankan pentingnya reformasi dalam metode pendidikan di Riau. Ia meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau, Roni Rachmat, untuk segera menerapkan metode pendidikan yang efektif dan relevan, terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing di era digitalisasi.
"Alokasi dana pendidikan mencapai hampir 20 persen dari APBN atau APBD. Tapi kenyataannya, dana sebesar itu tidak menghasilkan pendidikan yang berkualitas seperti yang kita harapkan. Kemana perginya dana tersebut?" tanya Indra dengan nada keras.
Ia juga mengkritik Disdik Riau dengan mengatakan, "Lembaga ini seharusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menjadi sarang korupsi. Kalau tidak mampu, lebih baik mundur dari jabatan kepala dinas."
Massa juga menyuarakan keprihatinan terhadap dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di tingkat sekolah SMA/SMK di Riau. Mereka mengkritik praktik jual beli buku, program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang mahal, serta pengaturan harga seragam sekolah yang dinilai terlalu tinggi. "Sekolah-sekolah kini seperti ladang bisnis, dari jual beli bangku hingga biaya seragam yang tak masuk akal," lanjut Indra.
Forum LSM Riau Bersatu juga melayangkan sejumlah tuntutan kepada Plt Kadisdik Riau, Roni Rachmat. Tuntutan tersebut antara lain meminta klarifikasi mengenai pengelolaan dana pendidikan serta dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proyek-proyek di lingkungan Dinas Pendidikan.
"Kami minta Plt Kadisdik Riau menjelaskan adanya dugaan aparat yang ikut campur dalam proyek Disdik, serta menjawab semua permasalahan terkait dana BOS dan kegiatan sekolah," jelas Herman, salah satu tokoh Forum LSM Riau Bersatu. Mereka juga meminta agar seragam sekolah tidak lagi dikelola oleh pihak sekolah, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada orangtua siswa.
Jika dalam 1x24 jam tidak ada tanggapan dari pihak Disdik, massa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar. "Kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tidak ada respons, dan kami juga akan membawa kasus ini ke ranah hukum," tegas Herman.
Selain aksi di Disdik Riau, Forum LSM Riau Bersatu juga melayangkan tuntutan kepada Polda Riau. Ketua Forum LSM Riau Bersatu, Robert Hendrico SH, menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas berbagai penyimpangan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penggunaan dana BOS, dan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proyek Disdik.
"Jika terbukti ada penyalahgunaan, kami meminta aparat hukum segera menangkap dan memproses pihak-pihak yang terlibat," pungkas Robert.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demo masih berlangsung di depan kantor Disdik Riau, dengan massa yang terus menyampaikan aspirasi mereka. (*)
