KLIKRIAU.COM, JAKARTA – Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu kunci agar masyarakat di seluruh daerah mendapatkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Untuk memastikan hal itu berjalan optimal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah memperkuat penerapan SPM melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu di Jakarta, belum lama ini.

Perencana Ahli Muda pada Setditjen Bina Bangda, Benjamin Sibarani, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar peninjauan, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Kami ingin tahu bagaimana standar pelayanan dijalankan, apa saja tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Jum'at (24/10/2025).

Dalam monev yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, tim Ditjen Bina Bangda meninjau sejumlah lokasi layanan publik seperti Puskesmas Pancoran, SMA Negeri 70 Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Perumda PAM Jaya.

Kunjungan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana penerapan SPM di Jakarta dijalankan secara terpadu oleh berbagai perangkat daerah.

Kepala Bagian Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Muh Faishol, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPM di Jakarta telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Menurutnya, Pemprov DKI telah memastikan seluruh dinas pengampu layanan wajib—seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketertiban umum memiliki kesiapan dari sisi SDM, anggaran, hingga sarana dan prasarana.

“Kami meyakini dinas-dinas pengampu layanan SPM telah melaksanakan amanat peraturan dengan baik. DKI Jakarta telah mempersiapkan SDM, anggaran, dan sarana prasarana untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Melalui kegiatan monev terpadu ini, Ditjen Bina Bangda mengajak seluruh daerah terus berinovasi dan menjaga konsistensi dalam memenuhi standar pelayanan dasar.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.*