PEKANBARU, KLIKRIAU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menerima hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salinan Surat Keputusan (SK) hasil evaluasi tersebut diserahkan pada Selasa (28/10/2025).

Wakil Ketua DPRD Riau, Achmad Tarmidzi, mengatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menggelar rapat finalisasi penyempurnaan hasil evaluasi tersebut. “Pembahasan dan finalisasi Perubahan APBD ini telah mencapai tahap akhir, ditandai dengan disetujuinya hasil evaluasi dari Kemendagri,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Tarmidzi, rapat yang dipimpinnya itu membahas sejumlah poin penting hasil evaluasi, terutama terkait kewajiban penganggaran atau mandatory spending yang menjadi perhatian pemerintah pusat. “Pertemuan terakhir ini merupakan finalisasi antara Tim TAPD dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, DPRD berharap pelaksanaan APBD-P 2025 dapat segera dijalankan setelah semua tahapan administrasi selesai. “Kita berharap Perubahan APBD ini sudah bisa digunakan dan dicairkan mulai Jumat (31/10/2025) mendatang,” kata Tarmidzi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kemendagri memberikan catatan khusus mengenai kewajiban belanja pegawai. “Kemendagri menekankan agar porsi belanja pegawai sesuai mandatory spending yang akan mencapai 30 persen pada tahun 2027. Saat ini, Pemprov Riau sudah melampaui batas minimal tersebut,” tutupnya.